Salingka Media – Jaminan hidup penyintas huntara di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, belum juga mereka terima setelah menunggu berbulan-bulan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih pascabencana, para penghuni kini harus menanggung sendiri biaya listrik hunian sementara.
Keluhan itu muncul setelah para penyintas mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Bendungan Gunung Nago, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Senin, 17 Agustus 2026.
Delvi (36), salah seorang penghuni huntara asal Kapalo Koto, mengatakan keluarganya belum menerima pencairan jaminan hidup meski sudah menunggu sekitar sembilan bulan.
Delvi tinggal di huntara sejak Februari bersama suami dan dua anaknya yang sudah bersekolah. Bencana merusak berat rumah keluarganya sehingga mereka harus meninggalkan tempat tinggal tersebut.
Suami Delvi bekerja sebagai petani. Namun, bencana juga menghanyutkan sawah keluarga sehingga sumber penghasilan mereka ikut hilang. Saat ini, suaminya menggarap sawah milik orang lain yang tidak terdampak bencana.
Delvi menyebut keluarganya masih mengandalkan kebutuhan hidup sekitar Rp15.000 per orang setiap hari dari bantuan pemerintah.
“Sudah sembilan bulan belum juga cair. Penyebab tidak cair tidak tahu,” kata Delvi.
Menurut Delvi, kondisi ekonomi keluarga membuat kebutuhan sehari-hari semakin sulit terpenuhi. Ia juga harus membagi penghasilan yang terbatas untuk kebutuhan makan, listrik, dan pendidikan anak.
Selain menunggu jaminan hidup, penghuni huntara menghadapi persoalan baru sejak Agustus 2026. Pemerintah sebelumnya menanggung kebutuhan listrik huntara, tetapi kini para penghuni harus membayar sendiri.
Delvi mengatakan penggunaan listrik bersama membuat tagihan bulanan cukup besar. Ia menyebut daya listrik di huntara mencapai 5.500 VA.
Para penghuni kemudian membeli token secara bersama-sama dan membagi biaya berdasarkan jumlah rumah yang menggunakan listrik tersebut.
- Biaya listrik bersama dapat mencapai sekitar Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
- Penghuni membagi tagihan sesuai jumlah rumah yang menggunakan listrik.
- Delvi memperkirakan bagian setiap kepala keluarga mencapai sekitar Rp300.000 per bulan.
- Para penyintas harus membagi penghasilan untuk listrik, makanan, dan kebutuhan sekolah anak.
Delvi menilai biaya tersebut cukup berat bagi keluarga yang belum memiliki penghasilan stabil.
“Sebagai ibu rumah tangga, kebutuhan listrik Rp300.000 per bulan itu sangat besar,” ujar Delvi.
Mutis (53), penghuni huntara lainnya, juga meminta pemerintah memperhatikan persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah menurunkan daya listrik agar penghuni tidak menghadapi tagihan yang terlalu tinggi.
“Masalah lampu minta tolong, kami tidak sanggup bayarnya. Kalau tidak, turunkan saja dayanya biar tidak terlalu besar bayarnya,” kata Mutis.
Mutis mengatakan tingginya biaya listrik membuat sebagian penghuni memilih meninggalkan huntara. Mereka kembali ke rumah lama karena daya listrik di rumah masing-masing lebih rendah sehingga biaya bulanannya lebih terjangkau.
Menurut Mutis, penghuni huntara juga semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena bantuan dari pemerintah dan donatur mulai berkurang.
“Berharap hanya kepada donatur pemerintah untuk hidup. Itu pun sekarang sudah habis. Pusing sekarang: masalah listrik, bantuan tidak ada yang masuk,” ujarnya.
Mutis juga mengaku sudah menerima bantuan tahap pertama. Namun, ia masih menunggu bantuan tahap kedua yang menurutnya belum cair sekitar tiga bulan.
Selain jaminan hidup penyintas huntara dan biaya listrik, para korban bencana juga berharap pemerintah segera menyediakan hunian tetap atau huntap.
Para penghuni sudah menjalani kehidupan di huntara selama berbulan-bulan. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal agar keluarga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih stabil.
Mutis juga menyebut kondisi lingkungan huntara mulai menghadapi persoalan sampah dan banyak lalat. Namun, ia mengatakan kebutuhan air bersih masih tersedia dengan baik.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, sejumlah penyintas tetap mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan Bendungan Gunung Nago.
Warga berjalan dari kawasan huntara Kapalo Koto menuju lokasi upacara. Mereka datang dengan pakaian sederhana. Sebagian warga datang bersama keluarga, sementara sebagian lainnya membawa anak.
Asnayeni (69), salah seorang penyintas, bahkan berjalan sekitar 500 meter menuju lokasi upacara meski mengalami sakit pada kaki dan harus menggunakan tongkat.
“Walau kaki sakit tetap berjalan kaki ke sini, sekitar 500 meter, karena dapat undangan, dan tetap semangat untuk ikut upacara,” kata Asnayeni.
Asnayeni mengatakan dirinya merasa senang dapat mengikuti upacara di kawasan yang terdampak bencana. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama baginya mengikuti upacara di lokasi bencana.
Sekretaris Kecamatan Pauh, Eka Saputra, mengatakan pihak kelurahan memfasilitasi pelaksanaan upacara tersebut. Kegiatan melibatkan penyintas, Lembaga Pengelola Sampah, dubalang, serta kelompok siaga bencana.
Eka menyebut bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak terhadap 174 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 kepala keluarga masih tinggal di hunian sementara.
Dalam amanatnya, Eka mengajak masyarakat terdampak bencana untuk belajar dari kejadian tersebut dan membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan.
Upacara tersebut sekaligus memperlihatkan kondisi penyintas yang masih menjalani masa pemulihan. Bagi masyarakat umum, persoalan jaminan hidup penyintas huntara dan kebutuhan dasar seperti listrik menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya membutuhkan tempat tinggal sementara, tetapi juga dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Para penyintas berharap pemerintah segera memperhatikan pencairan jaminan hidup, meringankan biaya listrik, serta memberikan kepastian mengenai hunian tetap bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
