Salingka Media, Solok – Kantor Pelayanan Darurat menjadi perhatian Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy setelah banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok. Vasko meminta pemerintah kabupaten segera menyiapkan pusat pelayanan sementara agar masyarakat tetap mendapatkan layanan pemerintahan meski sejumlah fasilitas terdampak bencana.
Vasko Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Vasko menyampaikan permintaan tersebut saat meninjau kawasan terdampak banjir bandang pada Selasa (22/9/2026). Ia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah darurat untuk menjaga akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pelayanan.
Menurut Vasko, kondisi bencana tidak boleh menghentikan aktivitas pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan Kantor Pelayanan Darurat yang dapat menampung layanan pemerintahan selama proses pemulihan berlangsung.
“Kita minta pemerintah kabupaten segera siapkan kantor pelayanan terpadu darurat. Jangan sampai karena kantor terdampak bencana, pelayanan kepada masyarakat ikut berhenti. Pemerintahan harus tetap berjalan dan masyarakat tetap harus dilayani,” kata Vasko.
Lokasi Aman Jadi Prioritas
Vasko meminta perangkat daerah terkait segera mencari lokasi yang aman dan representatif untuk menjadi pusat pelayanan sementara. Pemerintah dapat menggabungkan sejumlah layanan dasar dalam satu lokasi agar masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan administrasi pemerintahan.
Pemerintah Kabupaten Solok dapat menggunakan fasilitas sementara tersebut sampai proses rehabilitasi fasilitas pemerintahan yang terdampak bencana berjalan. Langkah ini juga menjaga agar aktivitas pelayanan tidak terhenti selama masa tanggap darurat.
Vasko Imbau Warga Tinggalkan Kawasan Rawan
Selain meminta pemerintah menjaga pelayanan, Vasko mengingatkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ia menyampaikan imbauan tersebut karena hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Solok.
“Kita minta masyarakat jangan mengambil risiko. Kalau memang berada di lokasi yang rawan, untuk sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman. Keselamatan masyarakat harus menjadi yang utama,” ujarnya.
Vasko juga meminta pemerintah daerah bersama unsur kebencanaan memastikan lokasi pengungsian mampu memberikan rasa aman dan memenuhi kebutuhan dasar warga. Ia meminta masyarakat mengikuti arahan petugas dan tidak kembali ke kawasan rawan sebelum petugas menyatakan kondisi aman.
Banjir Bandang Berdampak pada Permukiman dan Fasilitas Pemerintahan
Banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Bencana tersebut berdampak pada permukiman warga dan sejumlah fasilitas pemerintahan.
Data sementara mencatat sejumlah warga mengalami luka-luka. Puluhan warga juga sudah mengungsi ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari risiko bencana lanjutan.
Beberapa poin penanganan bencana yang berlangsung di Kabupaten Solok meliputi:
- Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.
- Rumah Dinas Wakil Bupati Solok menjadi salah satu lokasi pengungsian.
- Dapur umum menyediakan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak.
- Tim gabungan membersihkan material bencana dan membuka akses yang terdampak.
- Pemerintah menyiagakan alat berat untuk menangani material sedimen.
- Petugas mengantisipasi dampak lanjutan jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
Konteks dan Dampak bagi Masyarakat
Pembangunan Kantor Pelayanan Darurat dapat membantu masyarakat tetap mengakses layanan pemerintahan ketika fasilitas kantor terdampak bencana. Pemerintah juga dapat memusatkan sejumlah pelayanan dasar di lokasi sementara sehingga warga tidak perlu mencari layanan ke berbagai tempat.
Di sisi lain, penyiapan lokasi pengungsian, dapur umum, pembersihan material, dan penggunaan alat berat menjadi bagian penting dalam penanganan kondisi darurat. Langkah tersebut membantu pemerintah memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus menjaga akses masyarakat di wilayah terdampak.
Vasko menegaskan pemerintah perlu menangani bencana secara cepat dan terkoordinasi dengan tetap menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menjaga aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan. Penyediaan Kantor Pelayanan Darurat menjadi salah satu langkah yang dapat segera pemerintah kabupaten siapkan selama proses pemulihan fasilitas yang terdampak bencana.
