Salingka Media, Solok – Banjir Bandang Solok melanda Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau penanganan bencana tersebut dan meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan logistik, serta percepatan pendataan kerusakan.
Mahyeldi meninjau lokasi terdampak pada Selasa, 22 September 2026, setelah banjir bandang atau galodo menerjang kawasan tersebut pada Senin malam. Material lumpur dari kawasan perbukitan turut berdampak pada permukiman warga dan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok.
Mahyeldi Prioritaskan Keselamatan Warga
Dalam kunjungannya, Mahyeldi menyampaikan duka cita kepada warga yang terdampak bencana. Ia juga menyampaikan perkembangan pencarian dua warga yang sebelumnya dilaporkan hilang.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyampaikan duka cita mendalam atas musibah di Nagari Batang Barus dan Koto Gaek Guguak. Tadi ada dua orang yang hilang, alhamdulillah satu sudah ditemukan. Mudah-mudahan satu korban lagi juga dapat segera ditemukan,” ujar Mahyeldi di lokasi bencana, Selasa (22/9/2026).
Selain memastikan penanganan korban, pemerintah juga memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah menyiapkan dukungan logistik agar warga tetap memperoleh kebutuhan pangan selama masa tanggap darurat.
Data Kerusakan Menjadi Dasar Pemulihan
Mahyeldi meminta pemerintah mempercepat pendataan dan validasi kerusakan akibat Banjir Bandang Solok. Pemerintah membutuhkan data yang cepat dan akurat untuk menentukan langkah rehabilitasi serta rekonstruksi.
Data tersebut mencakup kondisi rumah warga dan fasilitas pemerintahan yang terdampak. Mahyeldi meminta Sekretaris Daerah memastikan proses validasi segera berjalan.
“Melalui Pak Sekda, validasi data harus segera disiapkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, baik rumah warga maupun kantor pemerintahan bisa segera dilakukan,” tegas Mahyeldi.
Banjir membawa material lumpur dari kawasan perbukitan dan menjangkau sejumlah permukiman serta fasilitas pelayanan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Solok melaporkan 12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kerusakan berat.
Kabupaten Solok Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari
Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Bupati Solok Jon Firman Pandu mengambil keputusan tersebut setelah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Jon Firman Pandu mengatakan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok mengalami dampak berat karena lokasinya berada di wilayah terdampak.
“Ini duka kita bersama. Pusat pemerintahan Kabupaten Solok hampir bisa dikatakan lumpuh total karena berada di kawasan terdampak paling parah. Setelah berkoordinasi dengan Forkopimda, kami menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan,” ujar Jon Firman Pandu.
Rumah Dinas Wakil Bupati Jadi Posko Evakuasi
Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Solok mengalihfungsikan Rumah Dinas Wakil Bupati Solok sebagai posko evakuasi sementara. Posko tersebut menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Pemerintah juga menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi. Langkah tersebut bertujuan menjaga ketersediaan makanan dan kebutuhan logistik bagi masyarakat terdampak.
Beberapa langkah utama pemerintah dalam penanganan Banjir Bandang Solok meliputi:
- Memprioritaskan keselamatan warga terdampak.
- Memenuhi kebutuhan pangan dan logistik masyarakat.
- Mempercepat pendataan serta validasi kerusakan.
- Menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah serta fasilitas pemerintahan.
- Menyediakan posko evakuasi bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
- Menyiagakan dapur umum tingkat kabupaten dan provinsi.
- Mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
Alat Berat Disiagakan Antisipasi Banjir Susulan
Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan dampak lanjutan. Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas terkait menyiagakan alat berat untuk mengeruk sedimen di sungai.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi potensi dampak banjir susulan. Pemerintah mengambil langkah antisipasi setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi curah hujan tinggi di wilayah Solok.
Bencana ini tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga mengganggu aktivitas pemerintahan Kabupaten Solok. Kerusakan pada 12 kantor OPD membuat penanganan darurat dan pemulihan fasilitas pemerintahan menjadi bagian penting dalam proses pascabencana.
Bagi masyarakat terdampak, penetapan status tanggap darurat membuka ruang bagi pemerintah untuk memusatkan penanganan pada evakuasi, kebutuhan dasar, pendataan kerusakan, serta antisipasi bencana susulan.
Mahyeldi meminta seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan menjaga koordinasi selama masa tanggap darurat. Pemerintah juga menempatkan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai prioritas utama dalam penanganan Banjir Bandang Solok.
