Padang, Salingka Media – Dialog Bersama Aktivis yang digelar di Kota Padang menjadi momentum bagi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah untuk menegaskan pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan daerah hingga ke akar penyebabnya. Menurut Mahyeldi, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban atau tindakan sesaat di lapangan, tetapi harus memahami dan menangani sumber utama yang memicu munculnya masalah.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi saat mengikuti Dialog Bersama Aktivis yang berlangsung di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Kegiatan itu menghadirkan ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan para aktivis untuk membahas berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, peserta dialog membahas sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian publik. Beberapa di antaranya meliputi distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan nagari.
Mahyeldi menjelaskan bahwa pemerintah harus memandang setiap persoalan secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak jangka panjang. Ia mencontohkan penanganan PETI yang menurutnya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menertibkan aktivitas tambang ilegal di lokasi kejadian.
Menurut Mahyeldi, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya aktivitas pertambangan ilegal. Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus yaitu distribusi BBM yang sering menjadi kebutuhan utama bagi aktivitas tambang yang menggunakan alat berat.
Ia menilai pengawasan distribusi BBM memiliki peran penting dalam upaya menekan praktik pertambangan ilegal. Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta berbagai pihak terkait untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efektif.
Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya membedakan aktivitas pendulangan tradisional dengan praktik pertambangan yang menggunakan alat berat. Menurutnya, kedua aktivitas tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang sebelum mengambil kebijakan.
Dalam Dialog Bersama Aktivis tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa pengendalian distribusi BBM dapat membantu mengurangi aktivitas tambang ilegal di lapangan. Dengan langkah tersebut, pemerintah tidak hanya menangani dampak yang terlihat, tetapi juga menyasar faktor utama yang mendukung aktivitas tersebut.
Selain membahas persoalan lingkungan dan pertambangan, Mahyeldi juga menyoroti sektor pendidikan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Menurutnya, perkembangan kebutuhan pendidikan saat ini menuntut keterlibatan banyak pihak. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan masyarakat secara luas.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Sumbar sedang menyiapkan penguatan regulasi mengenai peran komite sekolah. Regulasi itu bertujuan mendorong partisipasi masyarakat agar berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh. Langkah tersebut ditujukan terutama bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan akibat faktor geografis maupun minimnya fasilitas pendukung.
Mahyeldi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga agar setiap anak di Sumbar tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala lokasi maupun keterbatasan sarana.
Topik lain yang turut mengemuka dalam Dialog Bersama Aktivis adalah penguatan ketahanan sosial masyarakat. Mahyeldi menilai berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini membutuhkan keterlibatan aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta institusi nagari.
Ia mendorong penguatan fungsi nagari sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat Sumbar. Dengan memperkuat ruang dialog di tingkat komunitas, berbagai persoalan sosial dapat ditangani lebih cepat dan lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak.
Menurut Mahyeldi, seluruh upaya tersebut harus tetap berjalan sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Ia meyakini pendekatan kolaboratif akan membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Menutup diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keharmonisan sosial, memperkuat persatuan, serta membuka ruang kerja sama yang luas bagi seluruh elemen masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah sehingga Sumbar mampu berkembang menjadi daerah yang maju tanpa mengabaikan nilai persatuan, saling menghormati, dan kolaborasi antarwarga.
