Salingka Media – Suasana politik di Korea Selatan memanas sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan penting pada awal April 2025. Dengan suara bulat, lembaga yudikatif tertinggi itu mengukuhkan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini menguatkan langkah parlemen yang lebih dulu menjatuhkan vonis politik akibat kebijakan darurat militer kontroversial yang diberlakukan Yoon pada Desember 2024.
Mahkamah menilai tindakan Yoon sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hukum. Keputusan tersebut juga memantik gelombang unjuk rasa besar-besaran di berbagai kota, mendorong negara itu berada dalam kondisi sosial-politik yang rapuh. Para hakim konstitusi bahkan mendapatkan pengamanan ekstra selama persidangan berlangsung.
Sesuai konstitusi, pemilu harus digelar dalam waktu 60 hari sejak pemakzulan presiden. Maka, tanggal 3 Juni 2025 ditetapkan sebagai hari penting bagi rakyat Korsel untuk menentukan arah kepemimpinan selanjutnya. Walau Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik menyebutkan hari Rabu sebagai hari pemungutan suara, dalam kasus pemilu mendadak seperti ini, fleksibilitas tanggal diberlakukan—seperti yang pernah terjadi pada pemilu 2017.
Aturan juga menetapkan bahwa calon yang berasal dari pejabat publik harus mengundurkan diri setidaknya 30 hari sebelum hari pemilihan. Beberapa tokoh penting telah menanggapi aturan ini dengan serius. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Han Duck Soo, Presiden sementara yang sebelumnya menjabat Perdana Menteri dan pernah menjadi Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat.
Dalam konferensi pers penuh emosional di Seoul pada 2 Mei 2025, Han secara terbuka menyampaikan keputusannya mundur dari jabatan dan maju sebagai calon presiden. Ia mengaku sudah mempertimbangkan secara mendalam dan merasa inilah saatnya mengambil langkah nyata demi negara yang ia cintai.
“Mengingat beratnya tanggung jawab di tengah krisis nasional ini, saya putuskan untuk bertindak. Demi masa depan Republik Korea, saya akan berjuang agar dipercaya rakyat,” ucap Han yang kini berusia 75 tahun.
Nama Han bukanlah wajah baru di dunia politik Korsel. Meski sempat dimakzulkan dua pekan setelah menjadi penjabat presiden, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan keputusan tersebut. Ia tetap menjadi figur penting di tengah kekacauan internal Partai Kekuatan Rakyat, partai utama pendukung Yoon.
Pemilu Korea Selatan 2025 bukan sekadar soal pergantian pemimpin. Ini adalah cerminan dari transisi demokrasi dalam menghadapi ujian besar. Dengan tokoh seperti Han Duck Soo yang menyatakan kesiapannya maju, rakyat Korea Selatan kini punya harapan baru akan stabilitas dan arah kebijakan yang lebih baik ke depan.