Jakarta, Salingka Media – dugaan kartel harga TBS sawit mulai menjadi perhatian serius aparat penegak hukum setelah muncul ketidaksesuaian antara harga yang diterima petani dengan perkembangan pasar global. Di saat harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dunia menunjukkan tren kenaikan dan nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani justru mengalami penurunan.
Kondisi tersebut mendorong Satgas Pangan Polri untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab anomali harga yang terjadi di lapangan. Satgas menduga terdapat praktik yang memengaruhi pembentukan harga TBS sehingga tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.
Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Ade Simanjuntak mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri berbagai indikasi yang berkaitan dengan dugaan kartel harga TBS sawit. Penyelidikan akan mencakup tingkat pusat maupun daerah agar aparat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai mekanisme penentuan harga yang berlaku saat ini.
Menurut Ade, penurunan harga TBS yang terjadi saat harga CPO dunia bergerak naik menjadi sinyal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Ia menilai kondisi tersebut tidak berjalan selaras dengan dinamika pasar internasional sehingga memunculkan dugaan adanya persekongkolan dalam penetapan harga.
“Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan yang menyebabkan harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun, bahkan cenderung naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU,” ujar Ade dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam industri kelapa sawit nasional. Kementerian Pertanian, pelaku usaha, asosiasi petani sawit, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 wilayah kepolisian daerah hadir dalam pertemuan tersebut untuk membahas perkembangan harga dan langkah stabilisasi yang diperlukan.
Ade menegaskan Satgas Pangan Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga komoditas strategis, termasuk kelapa sawit. Selain itu, Satgas juga berupaya memastikan petani tidak mengalami kerugian akibat praktik usaha yang tidak sehat.
Ia menilai perlindungan terhadap petani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor perkebunan sawit nasional. Karena itu, aparat akan menindaklanjuti setiap temuan yang berpotensi merugikan petani maupun negara.
“Satgas Pangan Polri mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencegah segala bentuk praktik yang merugikan petani maupun negara,” tegas Ade.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus berkomitmen melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Menurutnya, kondisi harga TBS saat ini tidak mencerminkan perkembangan pasar global yang justru menunjukkan tren positif.
Amran menilai harga yang diterima petani seharusnya bergerak mengikuti kenaikan harga CPO dunia. Karena itu, pemerintah mendorong langkah pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan mekanisme perdagangan berjalan secara adil dan transparan.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit diduga belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai perkembangan pasar terbaru. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perusahaan yang terindikasi terkait dengan dugaan kartel harga TBS sawit.
Pemerintah berharap proses penyelidikan dapat memberikan kejelasan mengenai faktor yang menyebabkan penurunan harga di tingkat petani. Jika aparat menemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi kepentingan petani dan menjaga iklim usaha yang sehat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, Satgas Pangan, KPPU, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi petani menjadi kunci dalam memperbaiki tata niaga sawit nasional. Melalui sinergi tersebut, seluruh pihak berharap tercipta sistem perdagangan yang lebih transparan, kompetitif, dan berkeadilan.
Dengan pengawasan yang lebih kuat dan penegakan aturan yang konsisten, pemerintah menargetkan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat secara berkelanjutan. Langkah itu sekaligus memperkuat posisi industri sawit nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia.
