Salingka Media, Pasaman Barat – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperketat pengawasan BBM subsidi Pasaman Barat melalui Surat Edaran Bupati Nomor 500.10.17.3/09/BUP/2026. Aturan yang ditetapkan di Simpang Empat pada 28 Agustus 2026 itu membatasi jumlah pembelian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan sekaligus memperketat penggunaan Barcode QR di SPBU.
Surat edaran tersebut mengatur distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite bersubsidi. Pemkab Pasaman Barat menyusun aturan itu untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Aturan baru menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi untuk setiap kendaraan dalam satu hari. Ketentuan tersebut mengacu pada hasil rapat evaluasi penertiban antrean SPBU yang melibatkan Pemkab Pasaman Barat, Polres Pasaman Barat, PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Sumatera Barat, serta pengelola SPBU pada 12 Agustus 2026.
Berikut batas pengisian yang tercantum dalam surat edaran:
- Kendaraan roda enam (R6): maksimal 70 liter per hari.
- Kendaraan roda empat (R4): maksimal 40 liter per hari.
- Kendaraan roda dua (R2): maksimal 10 liter per hari.
Pembatasan tersebut berlaku pada SPBU di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat perlu memperhatikan ketentuan tersebut ketika melakukan pengisian BBM bersubsidi.
Pemkab Pasaman Barat juga memperketat penggunaan Barcode QR dalam pembelian BBM bersubsidi. SPBU wajib memastikan Barcode QR sesuai dengan kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang digunakan saat pengisian.
Surat edaran menyebutkan kendaraan dengan status Barcode QR berwarna kuning tidak boleh kembali mengisi BBM bersubsidi pada hari yang sama di SPBU mana pun di wilayah Pasaman Barat.
Ketentuan ini membuat masyarakat perlu memahami status Barcode QR sebelum kembali melakukan pengisian. Pemerintah daerah menggunakan mekanisme tersebut sebagai bagian dari upaya mengendalikan pembelian BBM subsidi Pasaman Barat.
Surat edaran juga mengatur kendaraan dengan Jumlah Berat Bruto (JBB) di atas 8 ton. Armada seperti truk tronton atau kendaraan dengan jumlah roda lebih dari enam tidak boleh menggunakan Solar bersubsidi jika armada tersebut mengangkut hasil industri, perkebunan skala besar, atau kegiatan komersial sejenis.
Pemkab Pasaman Barat mewajibkan kendaraan dalam kategori tersebut menggunakan BBM non-subsidi, antara lain:
- Dexlite
- Pertadex
- BBM Industri Pertamina
Ketentuan tersebut mengarahkan pelaku usaha untuk menggunakan bahan bakar sesuai peruntukan kendaraan dan kegiatan usaha yang mereka jalankan.
Tim Satgas BBM Kabupaten Pasaman Barat bersama pengelola SPBU juga mendapat ruang untuk mencatat kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan BBM bersubsidi, memanipulasi data, atau melanggar ketentuan pengisian.
Petugas dapat mendokumentasikan kendaraan, termasuk mengambil foto fisik kendaraan dan mencatat nomor polisi. Data tersebut kemudian dapat menjadi bahan usulan kepada PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Sumatera Barat untuk menghentikan atau memblokir Barcode QR kendaraan melalui mekanisme take-down.
Artinya, pelanggaran terhadap ketentuan BBM subsidi Pasaman Barat tidak hanya dapat berujung pada pencatatan di lapangan. Pelanggaran yang terindikasi juga dapat memengaruhi status Barcode QR kendaraan.
Pemkab Pasaman Barat menyatakan akan meningkatkan pengawasan bersama Polres Pasaman Barat di seluruh SPBU. Tim Satgas BBM bersama kepolisian akan mengawasi distribusi BBM bersubsidi secara langsung dan berkesinambungan.
Surat edaran tersebut juga menegaskan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan, atau jual beli kembali BBM bersubsidi. Aparat juga dapat menindak pihak SPBU apabila menemukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelola SPBU di Pasaman Barat mendapat kewajiban untuk menyampaikan aturan baru kepada konsumen. Mereka harus memasang spanduk atau papan informasi di lokasi yang mudah terlihat masyarakat.
Langkah tersebut bertujuan agar konsumen mengetahui batas pengisian, ketentuan Barcode QR, serta larangan penggunaan Solar bersubsidi untuk kendaraan dan kegiatan tertentu.
Penerapan aturan baru ini berpotensi mengubah pola antrean dan pengisian BBM di sejumlah SPBU Pasaman Barat. Masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi perlu menyesuaikan diri dengan batas pembelian dan ketentuan Barcode QR.
Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah menempatkan pengendalian distribusi sebagai upaya menjaga BBM bersubsidi agar sampai kepada pengguna yang sesuai ketentuan. Namun, penerapan di lapangan tetap membutuhkan sosialisasi dan pengawasan yang konsisten agar masyarakat memahami aturan serta menghindari kesalahpahaman.
Informasi mengenai aturan tersebut beredar melalui akun Facebook Kajo Habibie. Dalam pemberitaan ini, isi surat edaran menjadi dasar utama informasi. Redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran oleh pihak atau kendaraan tertentu karena surat tersebut mengatur mekanisme pengawasan secara umum.
Surat Edaran Bupati Pasaman Barat itu ditujukan kepada camat, wali nagari, pelaku usaha sektor industri, penyalur JBT Solar dan JBKP Pertalite, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
Dengan aturan baru tersebut, perhatian publik kini tertuju pada pelaksanaan pembatasan BBM subsidi Pasaman Barat di seluruh SPBU. Konsistensi penerapan aturan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan pemerintah.
Etika Pemberitaan dan Sumber Informasi
Informasi mengenai aturan baru BBM subsidi Pasaman Barat ini bersumber dari unggahan akun Facebook Kajo Habibie yang memuat informasi mengenai pengetatan distribusi BBM bersubsidi di Pasaman Barat. Unggahan tersebut juga menampilkan isi Surat Edaran Bupati Pasaman Barat Nomor 500.10.17.3/09/BUP/2026 yang ditetapkan di Simpang Empat pada 28 Agustus 2026.
Redaksi menyajikan informasi berdasarkan isi surat edaran yang tercantum dalam sumber tersebut. Redaksi tidak menambahkan tuduhan terhadap individu, pengelola SPBU, pelaku usaha, maupun masyarakat tertentu yang tidak tercantum dalam dokumen.
Dalam prinsip jurnalistik, informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM harus disertai data dan konfirmasi yang memadai. Karena itu, pemberitaan ini menggunakan istilah seperti “terindikasi”, “diduga”, atau “dapat” ketika membahas potensi pelanggaran, sesuai konteks yang tercantum dalam surat edaran.
Redaksi juga tidak menyimpulkan bahwa pembatasan tersebut pasti menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Dampak kebijakan tersebut masih bergantung pada penerapan di lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan pemerintah dan aparat terkait.
Perlu Konfirmasi dari Pihak Terkait
Untuk menjaga keberimbangan informasi, penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Polres Pasaman Barat, PT Pertamina Patra Niaga, serta pengelola SPBU tetap penting, terutama terkait teknis penerapan aturan, mekanisme Barcode QR, dan penanganan masyarakat yang menghadapi kendala saat membeli BBM bersubsidi.
Redaksi juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi, tambahan informasi, atau tanggapan apabila terdapat data yang perlu diluruskan.
Dengan demikian, informasi mengenai BBM subsidi Pasaman Barat dalam artikel ini perlu dipahami sebagai laporan berdasarkan Surat Edaran Bupati yang beredar dan informasi dari sumber yang disebutkan, bukan sebagai kesimpulan redaksi mengenai adanya pelanggaran tertentu.
Publik dapat memantau penerapan aturan tersebut di lapangan, termasuk bagaimana SPBU menjalankan pembatasan kuota, memeriksa Barcode QR, serta memberikan informasi kepada konsumen. Jika terdapat perkembangan atau keterangan resmi dari pihak terkait, informasi tersebut dapat menjadi bahan pembaruan pemberitaan.
