Rencana pemotongan anggaran federal AS sebesar $163 miliar kembali mencuat ke permukaan usai Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran yang cukup kontroversial. Kebijakan ini menuai sorotan luas karena memangkas dana untuk sektor domestik seperti pendidikan dan layanan kesehatan, demi menguatkan pertahanan nasional dan keamanan perbatasan.
Di tengah meningkatnya kekhawatiran fiskal dan situasi politik yang memanas, pemerintahan Presiden Donald Trump mengusulkan langkah besar dalam bentuk pemotongan anggaran federal AS. Sebesar $163 miliar akan dipangkas dari berbagai pos pengeluaran, dengan sektor domestik seperti pendidikan, perumahan, dan penelitian medis menjadi yang paling terdampak.
Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat keamanan dalam negeri. Dalam dokumen resmi, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) menyebutkan bahwa anggaran keamanan dalam negeri akan meningkat hingga 65% dibandingkan tahun 2025. Fokus utamanya adalah pemberantasan imigrasi ilegal dan pengetatan keamanan perbatasan.
Pemotongan anggaran federal AS ini tidak menyentuh program besar seperti Jaminan Sosial dan Medicare. Namun, sejumlah instansi penting akan mengalami pemangkasan serius. Internal Revenue Service (IRS), misalnya, akan kehilangan lebih dari $2 miliar dari dananya. Begitu juga dengan National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yang akan mengalami pemangkasan lebih dari 40%.
Menurut Russ Vought, Direktur OMB, anggaran ini mencerminkan visi baru pemerintahan Trump. “Kami ingin mengakhiri pemborosan, dan memberikan anggaran yang memprioritaskan rakyat Amerika serta pertahanan nasional,” ujarnya. Vought sebelumnya dikenal sebagai otak di balik Proyek 2025, strategi ambisius untuk memperkecil skala birokrasi federal.
Namun tidak semua pihak menyambut baik kebijakan ini. Dari Partai Demokrat, kritik datang deras. Senator Chuck Schumer menilai langkah Trump merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat pekerja. “Alih-alih membantu mereka, ia justru memangkas kebutuhan dasar mereka,” katanya. Bahkan sejumlah tokoh dari Partai Republik menunjukkan keprihatinan, termasuk Senator Susan Collins dari Maine yang menilai proposal ini tidak realistis dan mengancam warga berpenghasilan rendah.
Bagian yang paling menonjol dari pemotongan anggaran federal AS ini adalah berkurangnya alokasi untuk Departemen Pendidikan hingga 15%. Dana bantuan perumahan juga turut tergerus hampir setengahnya. Selain itu, anggaran untuk NASA dan lembaga penegak hukum seperti FBI juga akan terkena dampaknya.
Dalam waktu dekat, proposal anggaran ini akan menjadi perdebatan hangat di Kongres. Meski pengajuan datang dari Gedung Putih, keputusan akhir tetap berada di tangan para anggota parlemen. Dengan kendali kuat Trump atas Partai Republik, tidak menutup kemungkinan beberapa bagian dari rencana ini akan disetujui.
Senator Roger Wicker menilai, meskipun pengeluaran pertahanan naik secara nominal, nilainya tetap bisa disebut menurun jika memperhitungkan inflasi. Hal ini menjadi perhatian serius karena bisa berdampak langsung terhadap kesiapan militer.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan untuk memperkuat patroli perbatasan dan mempercepat deportasi massal. Sebesar $500 juta ditujukan untuk operasional keamanan perbatasan, sementara $766 juta untuk teknologi pendukung dan penambahan personel di Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.
Di sisi lain, rencana ini tetap mengandung risiko fiskal yang besar. Pemotongan pajak yang diperpanjang dari 2017 berpotensi memperbesar utang negara, yang saat ini telah menembus $36 triliun. Meski begitu, Trump dan timnya yakin bahwa dukungan penuh dari DPR akan mengamankan jalannya kebijakan ini.