Salingka Media, Padang – Tradisi baralek atau pesta pernikahan yang digelar di lingkungan permukiman merupakan bagian dari budaya masyarakat Minangkabau yang hingga kini masih terus dilestarikan. Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan sebagian badan jalan untuk mendirikan tenda sebagai lokasi acara karena keterbatasan lahan di sekitar rumah.
Namun, penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan adat kerap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai legalitasnya. Apakah penggunaan badan jalan untuk acara baralek diperbolehkan menurut hukum dan bagaimana pandangan Pemerintah Kota Padang terhadap tradisi tersebut?
Pada prinsipnya, jalan umum merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya di luar fungsi utama sebagai sarana lalu lintas tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terutama apabila berpotensi mengganggu kelancaran arus kendaraan maupun membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan selain untuk fungsi lalu lintas dapat dilakukan sepanjang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam praktiknya, masyarakat yang akan menggelar baralek menggunakan sebagian badan jalan umumnya diwajibkan mengurus perizinan kepada pihak terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, serta berkoordinasi dengan aparat kelurahan maupun tokoh masyarakat setempat agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.
Pemerintah Kota Padang pada dasarnya mendukung pelestarian adat dan budaya masyarakat Minangkabau, termasuk tradisi baralek. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum serta hak masyarakat lainnya dalam menggunakan fasilitas publik.
Saat menjabat sebagai Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah pernah menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat melaksanakan baralek dengan memanfaatkan sebagian badan jalan. Namun, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Mahyeldi menjelaskan bahwa penggunaan badan jalan hanya diperbolehkan pada jalan lingkungan dan bukan pada jalan utama maupun jalan nasional. Selain itu, badan jalan yang digunakan maksimal hanya sepertiga dari lebar jalan dengan durasi pelaksanaan paling lama dua hari dua malam, sehingga aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Kebijakan tersebut merupakan bentuk keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah berharap tradisi baralek tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas maupun akses kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang juga berulang kali mengingatkan bahwa badan jalan dan fasilitas umum merupakan aset milik masyarakat yang penggunaannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penertiban terhadap penggunaan fasilitas umum dilakukan bukan untuk menghambat kegiatan masyarakat, melainkan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan hak pengguna jalan lainnya.
Selain aspek perizinan, penyelenggara baralek juga diimbau menyediakan akses bagi kendaraan yang melintas, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera membongkar tenda setelah kegiatan selesai agar fungsi jalan dapat kembali normal.
Di sejumlah kawasan permukiman di Kota Padang, penggunaan sebagian badan jalan untuk baralek masih menjadi bentuk toleransi sosial yang telah berlangsung sejak lama. Namun, toleransi tersebut tetap harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan hukum dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat sekitar.
Dengan demikian, penggunaan jalan umum untuk acara baralek di Kota Padang bukan berarti dilarang. Akan tetapi, pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan hukum, memperoleh izin dari pihak berwenang, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas. Melalui kepatuhan terhadap aturan tersebut, pelestarian budaya Minangkabau dapat terus berjalan seiring dengan terciptanya ketertiban dan keselamatan di ruang publik.
Dasar Hukum
– Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
– Ketentuan Kepolisian mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
– Peraturan daerah dan kebijakan Pemerintah Kota Padang yang mengatur ketertiban umum dan penggunaan fasilitas publik.
