
Salingka Media – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat pengesahan tersebut. Keputusan ini menjadi langkah penting setelah rancangan undang-undang tersebut melalui proses panjang selama 18 tahun.
Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta.
Puan membuka sidang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan.
Komisi III DPR Paparkan Urgensi UU Perampasan Aset
Sebelum mengambil keputusan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Ia menjelaskan sejumlah alasan yang mendasari pentingnya pengesahan UU Perampasan Aset.
Habiburokhman menyebut rancangan aturan tersebut telah melalui perjalanan panjang. Usulan pembentukannya bahkan sudah muncul sejak 18 tahun lalu.
Sementara itu, Komisi III DPR mulai membahas RUU tersebut sejak Agustus 2025. Proses pembahasan berlangsung lebih dari satu tahun hingga mencapai tahap pengesahan.
Menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset membawa perubahan dalam pendekatan penegakan hukum. Pemerintah tidak lagi hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban.
“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, aturan baru juga mengatur pendekatan non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana.
Selain itu, undang-undang tersebut mendorong pengelolaan aset secara terpadu. Sistem berbasis teknologi informasi dan independen juga menjadi bagian dari pendekatan baru tersebut.
Habiburokhman menambahkan, cakupan aturan tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban, turut menjadi perhatian.
DPR Apresiasi Partisipasi dan Masukan Masyarakat
Dalam laporannya, Habiburokhman turut menyoroti keterlibatan masyarakat selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
Komisi III DPR mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak dari sejumlah elemen masyarakat.
Setelah laporan Komisi III, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah.
Rini hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna tersebut.
Selanjutnya, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
Seluruh peserta rapat menjawab setuju. Pimpinan DPR kemudian mengetuk palu sebagai tanda persetujuan pengesahan UU Perampasan Aset.
“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan setelah keputusan tersebut.
Puan Berterima Kasih kepada Komisi III dan Pemerintah
Usai pengesahan, Puan menyampaikan penghargaan kepada pemerintah dan seluruh anggota Komisi III DPR RI yang terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut.
Ia menilai Komisi III telah menjalankan pembahasan secara hati-hati dan seksama hingga mencapai kesepakatan.
Puan juga mengapresiasi keterbukaan proses pembahasan kepada masyarakat. Menurutnya, akses publik terhadap proses legislasi penting untuk mencegah kesalahpahaman.
“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ucapnya.
Ia kemudian menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.
Selain kepada pemerintah dan Komisi III, Puan turut menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan pendapat serta saran selama pembahasan berlangsung.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” sebutnya.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi penutup rangkaian pembahasan yang telah berlangsung panjang. Puan kemudian menutup Rapat Paripurna dengan mengucapkan, “Alhamdulillah.”





