Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto : Farhan/Andri Via dpr.go.id

Salingka Media – Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya pembahasan tingkat I. Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pengambilan keputusan tersebut. Rapat berlangsung di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dasco meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III dan pemerintah agar RUU tersebut masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju.

Seluruh Fraksi Setujui Kelanjutan RUU Perampasan Aset

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyampaikan persetujuan melalui pendapat mini fraksi. Mereka juga memberikan sejumlah catatan terkait substansi RUU Perampasan Aset.

Beberapa hal yang menjadi perhatian fraksi meliputi pengawasan oleh pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Catatan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan perampasan aset berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pengaturan tersebut juga diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Panja Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Sebelum meminta persetujuan, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan bahwa Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, dan 40 DIM substansi. Panja juga menghapus 44 DIM serta menambahkan 18 DIM substansi baru.

Selama pembahasan, Panja turut menghimpun aspirasi masyarakat dan masukan para ahli. Berbagai masukan itu menjadi bahan penyempurnaan agar RUU mampu mendukung penegakan hukum sekaligus menjamin keadilan.

Baca Juga :  DPR Buka Peluang Bahas RUU Pidana LGBT Setelah MUI Siapkan Naskah Akademik

Habiburokhman kemudian memaparkan sepuluh pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset.

Pokok pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset. Pengaturannya mengutamakan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, RUU mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas.

Contohnya meliputi investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang merugikan masyarakat.

Atur Perampasan Aset dan Perlindungan Pihak Ketiga

Pokok ketiga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Ketentuan ini berlaku bagi tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Bahkan, ancaman pidana mati tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pokok keempat mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana. Mekanismenya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan.

Proses tersebut juga melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, putusan hakim, serta pelaksanaan putusan.

Pada pokok kelima, Panja menekankan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. RUU mengatur kesempatan pembuktian secara berimbang bagi pihak-pihak terkait.

Sementara itu, pokok keenam berfokus pada pengembalian aset kepada korban tindak pidana. RUU juga mendorong pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.

Pengelolaan Aset dan Pengawasan Independen

Pokok pengaturan berikutnya mencakup pembentukan badan yang memiliki kompetensi dalam mengelola aset hasil perampasan.

Badan tersebut nantinya menangani penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Selain itu, kewenangannya mencakup pemanfaatan, penjualan, serta pengembalian atau pelepasan aset.

Panja juga mengatur pengawasan independen terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset. Pengawasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga :  Karena Tidak Diindahkan Terpaksa Amankan Belasan Lapak PKL

Selain itu, RUU mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset.

Habiburokhman mengatakan, berbagai masukan dari masyarakat dan ahli menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Pemerintah Dukung Pembahasan ke Tingkat II

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah turut menyampaikan persetujuan atas kelanjutan RUU tersebut.

Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.

Upaya tersebut juga bertujuan mengatasi kejahatan yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Setelah seluruh peserta menyatakan setuju, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.

Penandatanganan tersebut menandai penyelesaian Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, DPR RI akan membawa RUU tersebut ke Pembicaraan Tingkat II melalui Rapat Paripurna.

Pada tahap berikutnya, Rapat Paripurna DPR RI akan menentukan persetujuan akhir terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *