
Salingka Media – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat penanganan 26.869 konten pornografi anak sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Pemerintah menilai penghapusan konten saja belum cukup untuk memberantas kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, meminta penanganan kasus tersebut menyasar pelaku hingga jaringan penyebarannya. Pemerintah juga perlu memastikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.
Meutya menyampaikan hal itu dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya.
Konten Pornografi Anak Menyebar Melalui Berbagai Platform
Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi membuat penyebaran konten pornografi anak semakin sulit dikendalikan. Pelaku memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menyebarkan materi ilegal tersebut.
Media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung menjadi sarana penyebaran konten bermuatan seksual. Karena itu, pemerintah membutuhkan pengawasan yang lebih adaptif.
Selain pemerintah, aparat penegak hukum dan perusahaan platform digital juga harus mengambil peran. Kerja sama ketiga pihak tersebut penting untuk menghentikan penyebaran konten sekaligus mengungkap pihak yang terlibat.
Sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian memperlihatkan kompleksitas kejahatan tersebut. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak melalui media sosial dan Telegram.
Kemudian, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi. Pelaku memanfaatkan TikTok dan Tevi dalam menjalankan aktivitas tersebut.
Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan enam orang sebagai tersangka.
Meutya Soroti Penyalahgunaan AI untuk Konten Seksual
Selain media sosial dan aplikasi percakapan, Meutya menyoroti penggunaan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Teknologi tersebut berpotensi memudahkan pembuatan konten seksual dengan memanfaatkan karakter maupun objek digital. Kondisi ini menambah tantangan dalam pengawasan ruang digital.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melihat konten yang melibatkan manusia secara nyata. Pemerintah dan platform juga perlu memperhatikan materi seksual hasil rekayasa teknologi.
Meutya turut menyoroti perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital.
Ia menegaskan, aktivitas bermuatan seksual yang tampil secara terbuka di media sosial harus mengikuti ketentuan hukum Indonesia. Perusahaan teknologi tidak boleh hanya mengandalkan pedoman komunitas internal.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.
Platform Digital Diminta Perkuat Moderasi Konten
Untuk memperkuat perlindungan anak di internet, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Aturan tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan layanan sesuai usia dan tingkat risiko anak.
Meutya menegaskan, perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Perusahaan platform juga harus aktif mengawasi berbagai konten yang beredar melalui layanan mereka.
Selain itu, penyelenggara platform perlu meningkatkan kemampuan teknologi moderasi. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.
Kemkomdigi dan Polri Perlu Tingkatkan Kemampuan Investigasi
Meutya juga menilai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah menjadi kebutuhan mendesak.
Modus kejahatan siber terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Karena itu, petugas perlu memperkuat pemahaman teknologi dan kemampuan investigasi digital.
Koordinasi antarlembaga juga harus berjalan lebih efektif. Dengan begitu, penanganan kasus tidak berhenti pada penghapusan konten, tetapi mampu menjangkau pelaku dan jaringan distribusinya.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya.





