EHS Dipecat dari Polri Usai Terbukti Langgar Etik Kasus Penyadapan Ilegal

EHS Dipecat dari Polri Usai Terbukti Langgar Etik Kasus Penyadapan Ilegal
EHS Dipecat dari Polri Usai Terbukti Langgar Etik Kasus Penyadapan Ilegal – Dok. TBNews

Salingka Media – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada perwira tinggi berinisial EHS. Keputusan tersebut muncul setelah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan EHS terbukti melanggar kode etik dalam perkara penyadapan ilegal.

Usai menjalani persidangan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, EHS langsung kembali ke Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat.

Petugas menggiring EHS menuju kendaraan taktis Brimob. Ia mengenakan baju tahanan berwarna biru muda, masker hitam, serta kedua tangan dalam kondisi terikat.

Selanjutnya, EHS akan menjalani proses hukum pidana yang ditangani Bareskrim Polri.

Sidang Etik Polri Jatuhkan Sanksi PTDH kepada EHS

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan bahwa putusan sidang etik langsung ditindaklanjuti.

“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo.

Dalam persidangan, majelis KKEP menemukan keterlibatan EHS dalam pemufakatan akses ilegal berupa penyadapan.

EHS memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional. Tindakan tersebut juga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Majelis menyatakan perbuatan EHS melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Selain itu, majelis juga merujuk sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis menyatakan perbuatan EHS sebagai tindakan tercela. Namun, EHS menyatakan keberatan dan memilih mengajukan banding.

Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus ini juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.

Penyidik menangani perkara tersebut terkait dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan penanganan kasus yang sama, Divisi Propam Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap AS pada Selasa (17/11/2026).

Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH kepada AS. Sama seperti EHS, AS juga menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kompolnas Ungkap Penyesalan EHS dalam Persidangan

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, turut memberikan keterangan mengenai jalannya persidangan.

Menurut Anam, EHS menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maaf atas perbuatannya. Pernyataan tersebut muncul meskipun EHS tetap memilih menempuh upaya banding.

“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta.

Anam juga menjelaskan bahwa para saksi memberikan keterangan mengenai kepentingan, alur kewenangan, dan rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

Keterangan para saksi turut membantu majelis memahami fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal.

Selain pemeriksaan saksi, persidangan juga memberikan kesempatan kepada pihak terduga pelanggar untuk menghadirkan saksi yang meringankan.

Anam menyebut proses pembelaan dan penuntutan berlangsung cukup panjang. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan majelis KKEP sebelum menjatuhkan putusan.

Dengan putusan PTDH tersebut, EHS menghadapi sanksi etik berupa pemberhentian dari institusi Polri. Sementara itu, proses pidana tetap berjalan melalui penanganan Bareskrim Polri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *