
Padang, Salingka Media – Polda Sumatera Barat mengajak tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga perguruan pencak silat untuk memperkuat gerakan melawan narkoba. Langkah ini bertujuan melindungi generasi muda Minangkabau dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kapolda Sumbar bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, serta sejumlah pimpinan organisasi masyarakat, keagamaan, dan perguruan pencak silat, Kamis (19/11/2026).
Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk membangun kerja sama lintas sektor. Para peserta juga membahas rencana deklarasi atau ikrar bersama yang akan digelar pada Desember 2026.
Polda Sumbar Libatkan Berbagai Elemen Masyarakat
Audiensi tersebut melibatkan sejumlah unsur organisasi dan tokoh masyarakat. Di antaranya jajaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Padang.
Selain itu, hadir perwakilan berbagai perguruan pencak silat, Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), serta pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat.
Kepala Asrama Haji Tabing yang juga menjadi unsur DMI Sumbar turut mengikuti pertemuan tersebut. Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah pimpinan LKAAM juga hadir dalam pembahasan.
Melalui pertemuan ini, seluruh unsur membicarakan langkah bersama untuk memperkuat pencegahan narkoba. Mereka juga mendorong percepatan deklarasi agar komitmen tersebut segera berlanjut menjadi gerakan nyata.
Kapolda Sumbar Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Masyarakat
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Jawari menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup untuk menghadapi ancaman narkoba. Pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat perlu mengambil peran aktif.
Ancaman narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan. Peredarannya juga mengancam masa depan generasi muda, merusak tatanan sosial, dan melemahkan ketahanan keluarga.
“Polda Sumbar memandang perlunya penyatuan komitmen dari tokoh adat, pemerintah daerah, tokoh agama, pengurus dan pemuda masjid, hingga organisasi pencak silat dan dubalang. Menyelamatkan generasi muda berarti menjaga masa depan Ranah Minang,” demikian penegasan dalam pertemuan tersebut.
Karena itu, Polda Sumbar mendorong setiap unsur masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya pencegahan narkoba. Kedekatan para tokoh dengan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menyampaikan edukasi.
Falsafah ABS-SBK dan Perguruan Silat Jadi Kekuatan Pencegahan
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya nilai adat dan agama dalam membentengi generasi muda Minangkabau.
Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi salah satu landasan gerakan bersama tersebut.
Selain tokoh adat dan agama, perguruan pencak silat juga mendapat dorongan untuk memperkuat pembinaan karakter anak kemenakan.
Pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai olahraga bela diri. Perguruan silat juga dapat membentuk kedisiplinan, akhlak, dan tanggung jawab sosial generasi muda.
Para peserta turut menekankan pentingnya menghidupkan kembali tradisi surau. Selain menjadi pusat pendidikan agama, surau memiliki peran dalam membina keterampilan silat dan karakter generasi muda.
Deklarasi Bersama Ditargetkan Segera Terlaksana
Dalam pembahasan teknis, seluruh unsur sepakat mendorong percepatan deklarasi atau ikrar bersama. Rencana kegiatan tersebut mengarah pada pelaksanaan Desember 2026.
Percepatan ini penting agar gerakan bersama dapat segera terhubung dengan program kerja pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi perhatian ialah program 100 hari pimpinan daerah di Kota Padang.
Melalui deklarasi tersebut, seluruh pihak diharapkan tidak sekadar menyampaikan ikrar secara seremonial. Setiap unsur juga perlu menjalankan langkah konkret di lingkungan masing-masing.
Upaya itu mencakup edukasi kepada masyarakat, pencegahan peredaran narkoba, serta pembinaan generasi muda.
Dengan keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan perguruan pencak silat, gerakan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap anak kemenakan sekaligus menjaga masa depan generasi muda Ranah Minang.





