
Salingka Media – Bareskrim Polri menggelar perkara internal terkait penyidikan dugaan makar terhadap Presiden. Dalam kegiatan tersebut, Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sejumlah ahli, serta unsur pengawasan internal.
Gelar perkara berlangsung pada Kamis. Kegiatan ini bertujuan membahas fakta dan bukti baru yang penyidik temukan selama proses penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, gelar perkara tersebut juga membahas penerapan aturan hukum dalam penanganan kasus.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” katanya.
Bareskrim Libatkan Kompolnas dalam Gelar Perkara
Sejumlah unsur internal Polri turut mengikuti kegiatan tersebut. Di antaranya penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Wassidik, Divisi Propam Polri, dan Itwasum Polri.
Selain itu, Kompolnas serta pihak eksternal juga hadir untuk mengikuti pembahasan perkara.
Selanjutnya, penyidik menjadwalkan ekspose kasus di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari tahapan penanganan perkara.
Penyidik Periksa Sejumlah Lokasi Dugaan Posko Makar
Dalam proses pengumpulan bukti, penyidik Bareskrim sebelumnya telah mendatangi beberapa lokasi. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Penyidik menduga rumah tersebut menjadi posko makar yang berkaitan dengan EHS. Ia merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Susatyo menjelaskan, penyidik juga melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi lain.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo.
Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan maupun pemeriksaan di lokasi-lokasi tersebut.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal
Bareskrim Polri sebelumnya telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar terhadap Presiden. Perkara tersebut juga mencakup dugaan pemufakatan jahat.
Penyidik menduga perkara ini berkaitan dengan sejumlah tindak pidana lain. Di antaranya penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka. Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri dengan inisial LSP, AS, EHS, dan SU.
Penyidikan masih berlanjut untuk mengumpulkan bukti serta mendalami keterkaitan berbagai dugaan tindak pidana tersebut.





