
Salingka Media – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung rapat tersebut bersama empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Puan menyebut pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah penting karena masyarakat telah menantikan regulasi tersebut selama 18 tahun.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan setelah memimpin rapat paripurna.
Ia berharap aturan baru tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, DPR juga telah mengantisipasi berbagai kekhawatiran terkait penerapan undang-undang tersebut.
DPR Rampungkan UU Perampasan Aset Lebih Cepat dari Target
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung lebih cepat dari target yang sebelumnya DPR sampaikan kepada masyarakat.
DPR menargetkan penyelesaian regulasi tersebut paling lambat 15 Desember 2026. Namun, parlemen berhasil mengambil keputusan hampir satu bulan lebih awal.
“Artinya satu bulan kurang, DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Ia menegaskan bahwa DPR tidak mengesahkan aturan tersebut karena desakan atau proses yang terburu-buru.
Sebaliknya, pembahasan berlangsung melalui tahapan panjang. Puan juga menilai regulasi ini memang mendesak untuk segera diselesaikan.
Selama pembahasan, DPR membuka ruang bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan berbagai kelompok masyarakat.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan bahwa pihaknya telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat bersama berbagai elemen.
Selain itu, Komisi III melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi. Anggota DPR juga menyerap aspirasi masyarakat melalui 46 daerah pemilihan.
UU Perampasan Aset Perkuat Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset membawa perubahan pendekatan dalam penegakan hukum.
Selama ini, penegakan hukum lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana. Sementara itu, pemulihan aset hasil kejahatan belum berjalan optimal.
Melalui regulasi baru ini, pemerintah memiliki instrumen hukum untuk memperkuat pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Habiburokhman menjelaskan empat pilar utama dalam UU Perampasan Aset.
Pertama, pengaturan asas dan ruang lingkup yang tetap menghormati hak asasi manusia, proporsionalitas, serta prinsip legalitas.
Kedua, prosedur perampasan aset melalui mekanisme non-conviction based. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Ketiga, tata kelola aset yang mengutamakan transparansi dan pengelolaan profesional melalui badan independen serta sistem informasi terpadu.
Keempat, restorasi berkeadilan yang mengatur pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Pembahasan regulasi tersebut juga menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Hasilnya, rancangan yang semula memuat 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal. DPR juga menyempurnakan judul RUU untuk memperjelas cakupan tindak pidana yang diatur.
Sejumlah Tindak Pidana Masuk Ruang Lingkup Pengaturan
UU Perampasan Aset mencakup berbagai tindak pidana yang berdampak luas terhadap negara dan masyarakat.
Beberapa di antaranya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, serta pendanaan terorisme.
Aturan ini juga mencakup penyelundupan manusia, perdagangan orang, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
Selain itu, tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan.
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana memiliki beberapa tahapan. Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.
Habiburokhman menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut tetap harus menjamin perlindungan hak setiap pihak.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan independen agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Soedeson Tandra Ingatkan Pentingnya Pengawasan Aparat
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menilai keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, DPR telah menyelesaikan tugas menyusun kerangka hukum. Selanjutnya, aparat harus menjalankan seluruh ketentuan secara benar dan bertanggung jawab.
Ia meminta masyarakat mengawasi pelaksanaan aturan tersebut setelah pengesahan.
“Itu kan di tataran pelaksanaannya. Tanya kepada aparat penegak hukum, bukan tanya kepada DPR. DPR kan yang menyusun. Udah selesai, kita serahkan pada aparat penegak hukum,” kata Soedeson.
Soedeson juga menyoroti pentingnya badan pengawas independen dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
Menurutnya, pengawasan tersebut harus menjaga transparansi pengelolaan aset sitaan sekaligus melindungi hak masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk optimistis terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.
DPR Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tidak Masuk UU
Selain persoalan pengawasan, pembahasan UU Perampasan Aset juga menyentuh usulan pengaturan illicit enrichment.
Istilah tersebut merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar yang tidak sebanding dengan penghasilan atau sumber pendapatannya.
Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja menerima berbagai pandangan masyarakat dan ahli terkait usulan tersebut.
Namun, aspirasi yang masuk tidak seluruhnya mendukung pencantuman illicit enrichment dalam RUU.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” jelas Habiburokhman.
Ia menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh negara yang tidak menerapkan konsep tersebut.
Habiburokhman juga menyinggung pengaturan serupa di Jerman yang pernah mengalami penolakan melalui Mahkamah Konstitusi karena pertimbangan hak asasi manusia.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan undang-undang formil.
Artinya, regulasi tersebut mengatur tata cara dan mekanisme hukum acara. Aturan ini bukan undang-undang materiil yang memuat norma tindak pidana dan penghukuman.
Atas pertimbangan tersebut, Panja akhirnya tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset.
Puan Apresiasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembahasan
Dalam kesempatan tersebut, Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang memberikan masukan selama pembahasan RUU.
Ia menilai keterbukaan proses pembahasan penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan regulasi secara langsung.
Masyarakat dan media dapat memantau tahapan pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta situs resmi dpr.go.id.
Puan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, Komisi III DPR RI, para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media massa.
Sebelum pengesahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Setelah mendengarkan laporan Komisi III dan pandangan pemerintah, Puan meminta persetujuan seluruh peserta rapat.
Peserta rapat kemudian menyatakan setuju. Puan selanjutnya mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Dengan pengesahan ini, DPR berharap negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana.
Pengembalian aset kepada korban dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan aturan tersebut.
Meski demikian, keberhasilan UU Perampasan Aset nantinya akan sangat bergantung pada penerapan yang transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.





