Salingka Media – Di tengah dinamika pembangunan yang makin menuntut kolaborasi, satu langkah penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hari Selasa (22/4), suasana di Aula Kantor Bupati sedikit berbeda dari biasanya—lebih hangat, lebih hidup. Hari itu, Bupati Yulianto secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus baru Tim Penggerak PKK Pasaman Barat.
Tak sekadar seremoni. Di balik prosesi itu, tersimpan harapan besar: memperkuat pondasi keluarga sebagai benteng utama masyarakat. Bupati tak datang sendiri. Wakil Bupati M. Ihpan, perwakilan Forkopimda, sejumlah organisasi perempuan, hingga tokoh masyarakat lainnya turut menyaksikan momen penting ini.
Yang menarik perhatian adalah kehadiran Ny. Sifrowati Yulianto yang didapuk sebagai Ketua TP PKK baru. Di sampingnya, Ny. Gusmalini M. Ihpan juga resmi menjabat sebagai Wakil Ketua. Bersama jajaran lengkap dari sekretaris hingga tim Pokja, mereka kini memegang kendali roda gerakan pemberdayaan ini.
PKK: Tak Sekadar Program, tapi Gerakan Hati
“PKK itu kekuatan besar, lho. Mereka bisa menjangkau sampai ke dapur rumah tangga,” ujar Bupati Yulianto dengan semangat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa di Pasaman Barat saja, ada lebih dari 30.000 kelompok dasawisma yang tersebar. Setiap kelompok itu terdiri dari 10 hingga 20 keluarga.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia menggambarkan jaringan raksasa yang siap digerakkan untuk menyukseskan program pembangunan dari pusat hingga daerah. Tapi Bupati juga realistis. Ia mengingatkan soal keterbatasan anggaran, baik di daerah maupun nasional. “Meski serba terbatas, semangat jangan sampai surut,” ucapnya.
Gerakan yang Bertumbuh dari Akar
Ny. Sifrowati dalam pidatonya menyuarakan semangat serupa. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa Gerakan PKK bukan hanya akan berlanjut, tapi juga berkembang dengan gebrakan-gebrakan baru.
“Terima kasih sebesar-besarnya untuk pengurus sebelumnya. Kami akan lanjutkan hal-hal baik yang sudah ditanamkan,” tuturnya dengan nada yang tulus. Ia menekankan bahwa PKK adalah mitra aktif pemerintah, bukan hanya urusan perempuan tapi seluruh keluarga. Mulai dari anak-anak, perempuan, hingga laki-laki—semua terlibat.
Menurutnya, struktur PKK yang berlapis dari pusat hingga ke RT/RW dan jorong, memungkinkan pendekatan yang personal dan efektif. “Ini soal mendekatkan kebijakan ke dapur-dapur warga,” katanya—sebuah frasa yang terdengar lebih nyata ketimbang angka-angka laporan.
Mitra Pemerintah yang Tak Tertulis Tapi Nyata
Dalam penjelasannya, Ketua PKK menyebut bahwa struktur organisasi ini bukan sembarangan. Peran mereka diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2020 sebagai pembaruan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2017. Artinya, PKK bekerja atas dasar hukum, namun dengan sentuhan kemanusiaan yang kuat.
Dan begitulah, meski mungkin tak terlihat dalam agenda-agenda besar, tim penggerak PKK bergerak dalam senyap—mengajar, membina, membangkitkan semangat di tiap jorong, nagari, dan rumah tangga.