Salingka Media – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Sumatera Barat (BEM SI Sumbar) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (28/10/2026). Dalam aksi yang berlangsung pada Hari Sumpah Pemuda tersebut, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan terkait krisis iklim, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan ekonomi, ruang sipil, serta pemerataan pelayanan publik.
Sekitar 100 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Barat mengikuti aksi tersebut. Mereka memulai kegiatan sekitar pukul 15.45 WIB di kawasan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, sebelum bergerak menuju gedung DPRD Sumbar.
Erick Yulian Kamal memimpin jalannya aksi sebagai koordinator lapangan. Massa membawa spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah dan persoalan lingkungan yang mereka nilai membutuhkan perhatian serius.
Mahasiswa dari Berbagai Kampus Bergabung dalam Aksi
Aksi BEM SI Sumbar melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Sumatera Barat. Peserta berasal dari BEM Universitas Andalas (Unand), BEM Universitas Adzkia, BEM STEI Ar Risalah, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Imam Bonjol, BEM ATIP, serta BEM Universitas Negeri Padang (UNP).
Para mahasiswa berkumpul di Simpang Budiman, Ulak Karang, sekitar pukul 15.45 WIB untuk mempersiapkan demonstrasi. Pada pukul 16.46 WIB, mereka bergerak bersama menuju Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Petugas kepolisian mengawal perjalanan massa dan melakukan pendekatan humanis untuk menjaga ketertiban. Pengamanan tersebut mengacu pada prinsip penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Massa tiba di gerbang Kantor DPRD Sumbar sekitar pukul 16.50 WIB dan langsung menyampaikan aspirasi melalui orasi terbuka.
Karhutla dan Krisis Iklim Menjadi Sorotan Mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap serta menimbulkan dampak bagi masyarakat. Mereka mendesak pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Mahasiswa juga mengangkat persoalan bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan. Mereka menyoroti dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat, terutama gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Melalui aksi tersebut, BEM SI Sumbar meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Mereka juga mendorong penanganan bencana yang memperhatikan kebutuhan korban serta pemulihan wilayah terdampak.
Momentum Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober turut memperkuat pesan demonstrasi. Mahasiswa ingin mengingatkan pemerintah dan masyarakat tentang peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan hak warga negara.
Wakil Ketua DPRD Sumbar dan Kapolresta Padang Temui Massa
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP., bersama Kapolresta Padang, Kombes Pol. Apri Wibowo, S.I.K., M.H., menemui mahasiswa sekitar pukul 17.05 WIB.
Keduanya hadir untuk mendengarkan aspirasi peserta aksi sekaligus membuka ruang komunikasi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian.
Namun, massa BEM SI Sumbar menolak tawaran audiensi tertutup dengan Nanda Satria. Mereka memilih melanjutkan orasi di lokasi demonstrasi agar masyarakat dapat menyaksikan langsung penyampaian tuntutan tersebut.
Mahasiswa tetap menyampaikan kritik dan aspirasi melalui pengeras suara. Mereka juga membentangkan berbagai spanduk di sekitar pagar gedung DPRD Sumbar.
Sejumlah spanduk memuat tulisan “Hutan terbakar rakyat sengsara rezim berganda” dan “Selamatkan daulat rakyat”. Atribut tersebut mencerminkan kritik mahasiswa terhadap persoalan lingkungan, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial masyarakat.
Lima Tuntutan Utama BEM SI Sumbar
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat dan para pemangku kebijakan. Berikut rincian tuntutan yang mereka suarakan.
1. Penanganan bencana ekologis. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan bencana karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, memulihkan kondisi korban terdampak, serta menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan.
2. Perbaikan ekonomi nasional. Mahasiswa meminta pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi agar kebijakan lebih berpihak kepada rakyat.
3. Perlindungan ruang sipil. Mereka menolak penyempitan ruang sipil dan militerisasi.
4. Pemberantasan KKN. Mahasiswa mendesak pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
5. Pemerataan pelayanan publik. Mereka menuntut penurunan biaya pendidikan dan kesehatan serta pemerataan akses terhadap pelayanan publik.
Kelima tuntutan tersebut menjadi inti aksi BEM SI Sumbar di depan gedung DPRD. Mahasiswa berharap pemerintah menanggapi persoalan lingkungan, ekonomi, demokrasi, dan pelayanan dasar melalui kebijakan yang konkret.
Demonstrasi Berakhir Kondusif pada Pukul 18.30 WIB
Setelah menyampaikan orasi dan seluruh tuntutannya, mahasiswa mengakhiri demonstrasi sekitar pukul 18.30 WIB. Massa kemudian meninggalkan kawasan Kantor DPRD Sumbar secara tertib.
Rangkaian aksi berlangsung tanpa insiden berarti yang mengganggu ketertiban umum. Pengawalan kepolisian turut mendukung kelancaran kegiatan sejak massa bergerak dari Simpang Budiman hingga membubarkan diri.
Demonstrasi BEM SI Sumbar pada Hari Sumpah Pemuda tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mengenai lingkungan, ekonomi, demokrasi, dan pelayanan publik. Melalui lima tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang mereka anggap menyangkut kepentingan masyarakat luas.
