Padang, Salingkamedia – Antrean panjang truk dan kendaraan bertonase besar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di ruas jalan nasional maupun jalan provinsi kian menjadi pemandangan sehari-hari. Ironisnya, antrean tersebut sering kali meluber hingga memakan badan jalan, mengganggu arus lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Di berbagai titik, kendaraan besar terlihat mengantre hingga ratusan meter sebelum memasuki area SPBU. Akibatnya, satu lajur jalan praktis tidak dapat digunakan. Kendaraan lain, baik mobil maupun sepeda motor, terpaksa mengambil jalur berlawanan untuk melintas. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama di ruas jalan dengan kecepatan kendaraan yang tinggi.
Persoalan ini bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi telah berkembang menjadi isu keselamatan publik. Setiap hari, masyarakat dipaksa menghadapi risiko kecelakaan akibat penyempitan jalan yang seharusnya tidak terjadi.
Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan kondisi ini akan terus dibiarkan?
Secara prinsip, jalan nasional dan jalan provinsi dibangun untuk kepentingan umum, bukan sebagai lokasi antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar. Ketika badan jalan berubah fungsi menjadi tempat menunggu giliran mengisi BBM, maka hak masyarakat untuk memperoleh akses jalan yang aman dan lancar ikut terganggu.
Selain meningkatkan risiko kecelakaan, antrean kendaraan besar juga memicu kemacetan, memperlambat distribusi barang, menambah biaya operasional transportasi, dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPBU yang berulang kali menyebabkan antrean hingga ke badan jalan. Pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasional usahanya tidak mengganggu fasilitas umum maupun membahayakan pengguna jalan.
Sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
– Mewajibkan SPBU yang melayani kendaraan berat menyediakan area antrean yang memadai di dalam lokasi SPBU.
– Melarang kendaraan mengantre hingga memasuki badan jalan melalui pengawasan yang lebih ketat.
– Menyiagakan petugas pengatur lalu lintas pada jam-jam sibuk.
– Menambah SPBU khusus angkutan barang di jalur lintas yang padat kendaraan logistik.
– Melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar SPBU yang berada di jalan nasional.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menunggu terjadinya kecelakaan baru kemudian mengambil tindakan. Penanganan persoalan ini harus dilakukan secara preventif dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBU.
Salingkamedia mendorong agar seluruh pihak terkait segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengaturan operasional di SPBU.
Karena pada akhirnya, jalan raya adalah ruang publik yang harus tetap aman, tertib, dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa harus mempertaruhkan keselamatan mereka akibat antrean kendaraan yang seharusnya dapat dikelola dengan lebih baik.
