Salingka Media – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Ombudsman Republik Indonesia memperkuat sinergi pelayanan publik berkualitas melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah agar lebih cepat, transparan, tepat sasaran, dan mampu menekan potensi maladministrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Rapat koordinasi itu menghadirkan Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar juga mengikuti kegiatan tersebut, mulai dari staf ahli gubernur, asisten, kepala perangkat daerah hingga sekretaris perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, hadir mewakili Gubernur Sumbar dalam kegiatan tersebut. Ia menilai rapat koordinasi ini memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI sekaligus mempercepat upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Arry menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Ombudsman RI dan seluruh jajaran yang hadir langsung ke Sumatera Barat. Menurutnya, forum tersebut membuka ruang yang lebih luas untuk memperkuat kerja sama sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Arry juga menjelaskan bahwa Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy tidak dapat menghadiri acara karena menjalankan agenda pemerintahan di luar daerah.
Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik saat ini menjadi salah satu ukuran utama masyarakat dalam menilai keberhasilan sebuah pemerintahan. Masyarakat, kata Arry, kini semakin kritis dan memiliki harapan yang tinggi terhadap berbagai layanan yang diberikan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah juga harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, mudah diakses, transparan, adil, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu menjadikan peningkatan pelayanan sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Arry mengakui masih ada sebagian masyarakat yang menilai kualitas layanan pemerintah belum mampu melampaui standar pelayanan yang diberikan sektor swasta. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dari waktu ke waktu.
Ia menjelaskan bahwa salah satu misi pembangunan daerah menempatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang efektif sebagai fokus utama. Pemerintah daerah menjalankan misi tersebut melalui penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi perangkat daerah.
Lebih lanjut, Arry mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak membangun sikap defensif terhadap kritik yang datang dari masyarakat maupun lembaga pengawas. Ia menilai pemerintah harus menjawab kritik dengan perbaikan nyata, bukan dengan mencari alasan pembenaran.
Menurut Arry, setiap perangkat daerah perlu membuka diri terhadap evaluasi dan masukan. Jika terdapat kekurangan dalam pelayanan, pemerintah harus mengakuinya dan segera melakukan perbaikan. Sebaliknya, jika pelayanan sudah berjalan baik, pemerintah perlu menyampaikan capaian tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk menjadikan Ombudsman sebagai mitra strategis dalam mewujudkan sinergi pelayanan publik berkualitas yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang kuat, pemerintah dapat mempercepat proses perbaikan layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menegaskan bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya berjalan efektif. Pemerintah juga harus memastikan setiap layanan tepat sasaran, bebas dari penyimpangan, dan berada dalam pengawasan yang konsisten.
Menurut Maneger, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap pelayanan yang diberikan pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh program dan layanan berjalan sesuai tujuan serta menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki berbagai instrumen pengawasan, baik internal maupun eksternal. Berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, inspektorat, hingga Ombudsman telah menjalankan fungsi pengawasan dalam sistem pemerintahan. Namun, keberadaan banyak lembaga pengawas belum otomatis menghilangkan potensi maladministrasi maupun praktik korupsi.
Maneger menekankan bahwa setiap proses pengawasan harus berlandaskan nilai-nilai universal seperti independensi, integritas, profesionalisme, imparsialitas, dan sikap tidak berpihak. Meski demikian, ia menilai kejujuran tetap menjadi tantangan terbesar yang harus dijaga oleh setiap aparatur negara.
Selain itu, Maneger mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjalankan perbaikan regulasi dan digitalisasi pelayanan secara bersamaan dengan penguatan integritas aparatur. Menurutnya, sistem yang baik tidak akan menghasilkan pelayanan yang baik apabila aparatur tidak menjunjung tinggi etika dan kejujuran.
Ia menilai penguatan integritas harus menjadi fondasi utama dalam membangun sinergi pelayanan publik berkualitas. Pemerintah dapat memperbaiki aturan, meningkatkan sistem, dan memperkuat fasilitas pelayanan. Namun tanpa integritas, berbagai upaya tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sumbar dan Ombudsman RI berharap dapat membangun kolaborasi yang semakin kuat dalam menghadirkan sinergi pelayanan publik berkualitas yang responsif, akuntabel, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat di Sumatera Barat.
