Salingka Media – Ada satu hal yang tak bisa ditunda lagi di Kota Padang: mendengar langsung suara mereka yang menggerakkan roda transportasi harian warga. Hari itu, Selasa (22/4/2025), suasana di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang terasa berbeda, lebih hidup, lebih serius. Wali Kota Fadly Amran duduk berdampingan dengan Wakilnya, Maigus Nasir, menyimak satu demi satu aspirasi dari para operator enam koridor Trans Padang. Tak sekadar hadir, mereka benar-benar mendengar.
Mereka tidak sendiri. Hadir pula sejumlah tokoh penting yang punya andil dalam pengambilan keputusan: Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Didi Aryadi, Kepala Dinas Perhubungan, Ances Kurniawan, dan Direktur Utama Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Alvino Martha.
Pertemuan itu bukan sekadar seremoni. Ada urgensi yang nyata—pencairan dana operasional yang macet, tantangan teknis di lapangan, dan tentu saja harapan besar agar sistem transportasi publik di Padang bisa naik kelas.
“Masalah mungkin tak bisa hilang begitu saja, tapi setidaknya kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kita tidak mau masyarakat jadi korban karena sistem yang tak berjalan baik,” kata Fadly Amran dengan nada tegas, tapi tetap bersahabat.
Suara operator yang biasanya hanya terdengar lirih, kini bergema di ruangan itu. Mereka bicara soal dana, soal kelelahan kerja, soal komitmen. Semuanya dilontarkan tanpa basa-basi.
Ances Kurniawan dari Dishub pun menegaskan, pertemuan ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan benang kusut anggaran operasional yang sempat tersendat. “Ini bukan sekadar soal uang. Ini soal bagaimana memastikan layanan tetap jalan dan masyarakat tidak dirugikan,” ujarnya.