Salingka Media – Kabar terbaru dari gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan—ada dinamika menarik soal penempatan jabatan di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ketua Dewan Pengawasnya, Erick Thohir, buka suara soal hal ini dan meminta waktu. Tapi bukan cuma sehari dua hari, ia butuh sebulan penuh untuk menyusun puzzle besar ini.
“Iya, kita minta waktu satu bulan, supaya penugasan tiap dewan bisa dipetakan jelas,” ujarnya, Selasa (29/4/2025), dengan nada serius namun santai. Menurut Erick, ini bukan sekadar tugas administratif. Ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam struktur kerja Danantara.
Prabowo disebut ingin agar lembaga-lembaga seperti KPK pun punya peran jelas, tanpa tumpang tindih. “Jangan sampai nanti malah saling tumpang tindih peran. Kita lagi bahas itu kok, sabar ya,” lanjut Erick, sembari memberi gambaran bahwa semua proses sedang berjalan.
Sekilas soal konteksnya…
Ketua KPK saat ini, Setyo Budiyanto, telah ditunjuk sebagai bagian dari Komite Pengawasan dan Akuntabilitas di Danantara. Tapi, jangan buru-buru. Meski nama sudah ada di struktur, pekerjaannya belum dimulai. “Kami masih tunggu. Belum ada langkah konkret yang bisa dijalankan sekarang,” ungkap Setyo ketika ditemui terpisah, Senin (14/4), di lokasi yang sama.
Ia juga menegaskan, bahwa peran Ketua KPK bukan wewenang personal. “Saya bukan bertindak sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi. Semua keputusan harus lewat mekanisme internal,” ucapnya, menegaskan prinsip kerja kolektif di tubuh lembaga antirasuah itu.
Kembali ke Erick.
Ia menyadari bahwa publik menunggu kejelasan struktur ini, tapi ia meminta sedikit kelonggaran. “Dua sampai tiga minggu ke depan, kita sudah mulai rampung. Sudah ada titik terang, tinggal eksekusi,” katanya, mencoba memberi sinyal bahwa pekerjaan rumah ini tak akan molor lama-lama.
Konteks Danantara ini memang cukup kompleks. Dengan masuknya figur-figur dari berbagai instansi strategis, termasuk lembaga penegak hukum, penataan wewenang menjadi isu penting. Ini bukan soal cepat-cepat selesai, tapi soal membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan.