Salingka Media, Padang – Pelayanan Publik Pasaman Barat menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat setelah Wakil Bupati M. Ihpan menghadiri Entry Meeting Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan itu mempertemukan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Ombudsman RI membuka tahapan awal penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlangsung sepanjang tahun 2026.
Penilaian tersebut bertujuan mengukur kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, Ombudsman juga mendorong setiap pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati M. Ihpan menegaskan bahwa Pelayanan Publik Pasaman Barat terus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian dalam setiap proses pelayanan.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya membangun sistem pelayanan yang profesional sekaligus menjaga integritas aparatur agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin baik.
M. Ihpan juga menyampaikan bahwa penilaian dari Ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai ajang memperoleh nilai tinggi. Ia memandang proses tersebut sebagai sarana evaluasi untuk memastikan seluruh masyarakat menerima pelayanan yang berkualitas, adil, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Ia berharap hasil penilaian nantinya mampu menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia meminta seluruh OPD meningkatkan koordinasi, melengkapi standar pelayanan, memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta memastikan setiap layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Maneger Nasution dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menjelaskan bahwa penilaian tahun 2026 tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Ombudsman juga menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan, kompetensi penyelenggara, pengelolaan pengaduan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima.
Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat memperoleh penjelasan mengenai mekanisme, indikator, serta tahapan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlangsung sepanjang tahun 2026.
Dengan mengikuti entry meeting tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan Pelayanan Publik Pasaman Barat agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin berkualitas, transparan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
