Salingak Media, Padang – KUA-PPAS 2027 Sumbar resmi memasuki tahap pembahasan setelah Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumatera Barat dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dokumen tersebut sebagai pedoman penyusunan kebijakan fiskal daerah. Pemerintah memprioritaskan percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta peningkatan ketahanan pangan sebagai arah pembangunan pada 2027.
Mahyeldi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 Sumbar mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan. Pada 2025, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,36 persen pada tahun sebelumnya.
Menurut Mahyeldi, perlambatan tersebut muncul akibat tekanan ekonomi global dan nasional. Selain itu, banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrem ikut menghambat aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Di sisi lain, Mahyeldi menyampaikan sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau lebih dari 33 ribu penduduk keluar dari kategori miskin.
Selain itu, Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27 dan tetap berada di atas rata-rata nasional.
Mahyeldi menilai berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mampu menjaga daya tahan ekonomi rumah tangga sekaligus memberikan manfaat yang tepat sasaran.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”
Tema tersebut mendorong percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga memperluas akses layanan dasar serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penyangga utama perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan pemerintah menyusun seluruh kebijakan anggaran berdasarkan prinsip money follows program. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah mengarahkan belanja daerah pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027 Sumbar, pemerintah juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target tersebut akan dicapai melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Sementara itu, pemerintah memprioritaskan belanja daerah untuk pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi bencana, pengembangan sektor pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas antarwilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau agar pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara berkelanjutan.
Dalam proyeksi fiskal tahun anggaran 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkirakan pendapatan daerah mencapai Rp5,77 triliun. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah memperhitungkan seluruh komponen pembiayaan daerah, APBD Sumatera Barat 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 Sumbar bersama DPRD menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
