Padang, Salingka Media – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan inovasi daerah sebagai budaya kerja yang terus berkembang. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan OPD Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan bahwa inovasi daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menilai setiap perangkat daerah perlu terus menghadirkan gagasan dan terobosan baru agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih baik.
“Tujuan inovasi daerah pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus berinovasi agar kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik di Sumbar semakin optimal,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur inovasi sebagai bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembaruan tersebut dapat berupa inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun berbagai inovasi lain yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah.
Selain berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan, Mahyeldi menyebut Indeks Inovasi Daerah memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan. Indeks tersebut menjadi salah satu komponen penilaian dalam Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan turut memengaruhi penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga mengapresiasi pencapaian Sumatera Barat yang berhasil mempertahankan status Provinsi Sangat Inovatif selama delapan tahun berturut-turut, mulai 2018 hingga 2025. Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
Pada tahun 2024, Sumbar berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Sementara pada tahun 2025, provinsi ini menempati posisi kedua nasional dari total 38 provinsi di Indonesia.
Menurut Mahyeldi, keberhasilan tersebut lahir dari komitmen pimpinan daerah, dukungan seluruh perangkat daerah, serta kolaborasi berbagai pihak yang bersama-sama membangun iklim inovasi di Sumatera Barat.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, komitmen pimpinan daerah, kolaborasi seluruh perangkat daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat,” katanya.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga mencatat prestasi pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2025. Dalam penghargaan tersebut, Sumbar meraih predikat Pemerintah Provinsi Terinovatif dengan menempati posisi ketiga nasional. Pada periode yang sama, Sumbar juga berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan predikat Sangat Inovatif.
Data pemerintah provinsi menunjukkan sepanjang tahun 2025 terdapat 487 inovasi yang masuk ke dalam aplikasi IID. Rinciannya meliputi 84 inovasi tata kelola pemerintahan, 297 inovasi pelayanan publik, serta 106 inovasi lainnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 inovasi telah dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti proses pengukuran IID.
Prestasi lain juga datang dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumbar yang berhasil memperoleh penghargaan nasional kategori INAGARA dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi lembaga tersebut dalam memperkuat ekosistem inovasi administrasi negara.
Mahyeldi menilai perkembangan inovasi di tingkat kabupaten dan kota di Sumbar juga menunjukkan tren positif. Seluruh daerah di Sumbar kini telah masuk dalam kategori Inovatif maupun Sangat Inovatif. Meski demikian, ia tetap meminta pemerintah daerah meningkatkan kualitas inovasi serta memperbaiki pelaporan agar semakin banyak daerah mampu meraih prestasi di tingkat nasional.
Untuk memperkuat capaian tersebut, Mahyeldi menginstruksikan seluruh perangkat daerah memenuhi persyaratan penilaian Innovative Government Award (IGA). Ia meminta setiap OPD memastikan inovasi hadir pada sedikitnya lima dari enam urusan wajib pelayanan dasar.
Selain itu, Mahyeldi juga menetapkan target yang lebih spesifik kepada pejabat Eselon III. Ia meminta setiap pejabat menghasilkan minimal satu inovasi yang masuk dalam Perjanjian Kinerja dan menjadi indikator penilaian kinerja perangkat daerah.
Pada kegiatan yang sama, pemerintah juga melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2026. Mahyeldi mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar mendukung pelaksanaan IGA 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Barat.
Ia berharap penyelenggaraan IGA 2026 dapat menjadi kesempatan bagi daerah-daerah di Sumbar untuk menampilkan berbagai inovasi, potensi unggulan, kekayaan budaya, serta capaian pembangunan kepada pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
