
Tanah Datar, Salingka Media – Peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menilai jaringan peredaran narkotika semakin kuat dan mulai menjangkau wilayah lintas daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan masyarakat.
Eka Putra menyampaikan hal itu saat menandatangani nota kesepakatan bersama Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, di Gedung Indojolito, Batusangkar, Jumat (20/11/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Tanah Datar.
Sejumlah pejabat BNN dan unsur pemerintah daerah turut menghadiri kegiatan tersebut. Hadir pula perwakilan BNNK Payakumbuh, Kasat Narkoba Polres Tanah Datar, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Eka Putra Sebut Jaringan Narkoba Semakin Kuat
Dalam sambutannya, Eka Putra mengungkapkan berbagai upaya yang telah pemerintah daerah lakukan bersama kepolisian. Salah satunya melalui patroli dan penyisiran di sejumlah kawasan perbatasan.
Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan besar. Ia menyebut jaringan narkoba yang beroperasi memiliki kekuatan cukup besar, bahkan ada yang menggunakan senjata api.
“Saya pernah turun langsung dan membentuk tim untuk melakukan penyisiran di wilayah perbatasan. Namun, persoalan ini tidak sederhana. Jaringan yang kita hadapi sudah kuat, bahkan ada yang menggunakan senjata api. Karena itu, diperlukan dukungan dan kekuatan yang lebih besar untuk memberantasnya,” ungkap Eka.
Ia menilai ancaman narkoba juga semakin serius karena mulai menyasar kalangan pelajar dan generasi muda. Kondisi ini menuntut pemerintah memperkuat pencegahan sejak lingkungan keluarga dan sekolah.
Selain pengawasan, Eka Putra mendorong edukasi bahaya narkoba serta pembinaan karakter sejak usia dini. Penguatan nilai-nilai keagamaan juga menjadi salah satu upaya membentengi generasi muda.
Program Satu Rumah Satu Hafiz Jadi Upaya Pencegahan
Pemkab Tanah Datar telah menjalankan Program Satu Rumah Satu Hafiz. Program tersebut bertujuan membangun karakter generasi muda melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai Al-Qur’an.
Hingga saat ini, sekitar 22 ribu anak di Tanah Datar telah menghafal Al-Qur’an minimal satu juz.
Eka Putra berharap capaian tersebut dapat melahirkan generasi yang tangguh dan memiliki landasan agama kuat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa program pemerintah daerah saja tidak cukup untuk menghadapi ancaman narkotika.
“Ini generasi yang sedang kita siapkan. Kita ingin mereka tumbuh menjadi generasi tangguh, memiliki karakter dan landasan agama yang kuat. Namun, menghadapi narkoba tentu tidak cukup hanya dengan program pemerintah daerah. Harus ada kekuatan bersama dari seluruh unsur,” katanya.
Tanah Datar Belum Memiliki Fasilitas Rehabilitasi
Selain pemberantasan jaringan peredaran, Eka Putra juga menyoroti kebutuhan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
Pemkab Tanah Datar sebelumnya telah menjajaki pembangunan pusat rehabilitasi. Bahkan, pemerintah daerah sempat menyiapkan lahan sekitar 200 hektare di kawasan Sabu.
Namun, rencana tersebut belum terealisasi karena menghadapi sejumlah kendala. Akibatnya, masyarakat Tanah Datar hingga kini belum memiliki fasilitas rehabilitasi narkoba di daerah sendiri.
Eka Putra juga mengungkapkan informasi mengenai pengungkapan kasus narkoba di Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, barang bukti dalam kasus tersebut diduga berasal dari kawasan Lintau.
“Kita mendapat informasi barang yang ditangkap di Lampung berasal dari Lintau. Ini tentu sangat memprihatinkan. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan lagi sekadar pengguna, tetapi sudah menyangkut jaringan peredaran yang lebih luas,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pembentukan ULT P4GN benar-benar menghasilkan langkah nyata. Unit tersebut harus mampu memperkuat pemberantasan narkoba sekaligus memberikan pelayanan rehabilitasi kepada masyarakat.
Pemkab Tanah Datar menyatakan kesiapannya mendukung pembentukan ULT melalui penyediaan personel, fasilitas, dan anggaran sesuai kemampuan daerah. Pemerintah daerah juga membuka peluang penyediaan lahan untuk pengembangan kelembagaan BNN.
“Kami siap mendukung. Personel akan kami siapkan, fasilitas akan kita upayakan, dan dari sisi anggaran tentu akan kita dukung sesuai kemampuan daerah. Namun, kami berharap BNN juga memberikan dukungan nyata, termasuk penguatan personel dan langkah pemberantasan jaringan narkoba di Tanah Datar,” ujarnya.
BNN Sumbar Dorong Pembentukan Unit Layanan Terpadu
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat, Toton Rasyid, menjelaskan bahwa pembentukan ULT merupakan inovasi untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap unit tersebut menjadi cikal bakal pembentukan BNN Kabupaten Tanah Datar.
Saat ini, dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, baru empat daerah yang memiliki BNN Kabupaten/Kota. Keempatnya meliputi Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Pasaman Barat.
Toton juga memaparkan data survei prevalensi BNN tahun 2019. Survei tersebut mencatat sekitar 63 ribu warga Sumatera Barat terpapar narkoba dari total penduduk sekitar 5,4 juta jiwa.
Sebagai perbandingan, Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa mencatat angka prevalensi sekitar 195 ribu orang pada tahun yang sama.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Barat menghadapi ancaman narkoba yang tidak bisa dianggap ringan. Karena itu, seluruh pihak perlu mengambil peran dalam penanganannya.
BNN Minta Pencegahan dan Rehabilitasi Berjalan Bersamaan
Toton menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus berjalan melalui dua pendekatan sekaligus. Pemerintah dan aparat perlu memperkuat pencegahan di hulu serta pelayanan rehabilitasi di hilir.
Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi sejak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas. BNN juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung penyisipan materi bahaya narkotika dalam pembelajaran.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memasukkan materi terkait narkoba dalam kurikulum muatan lokal Keminangkabauan.
Ke depan, BNN berharap materi tersebut juga mendapat ruang melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Jasmani, serta Bimbingan Konseling (BK).
Selain lingkungan pendidikan, Toton mengingatkan perkembangan teknologi turut mengubah pola peredaran narkoba. Pelaku kini dapat memanfaatkan media sosial untuk bertransaksi dan mengirim barang langsung kepada pembeli.
Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lebih kuat antara BNN, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Untuk pelayanan rehabilitasi, Toton mengusulkan kerja sama dengan rumah sakit daerah. Pengguna narkoba dengan kondisi sedang hingga berat dapat memperoleh perawatan melalui fasilitas kesehatan tersebut.
Sementara itu, pengguna dengan kondisi ringan dapat mengikuti rehabilitasi rawat jalan melalui layanan BNN.
“Bagaimanapun kondisinya, masyarakat yang sudah terpapar narkoba harus tetap kita layani. Jika tidak ditangani, mereka justru berpotensi menjadi pasar bagi peredaran narkoba. Karena itu, kita harus hadir memberikan pelayanan sekaligus memperkuat pencegahan,” tegasnya.
Masyarakat Lintau Minta Perhatian Serius
Dalam kesempatan yang sama, Toton menyampaikan aspirasi masyarakat Kecamatan Lintau Buo dan Lintau Buo Utara. Warga mengharapkan perhatian lebih besar terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.
Masyarakat juga mengusulkan berbagai langkah pencegahan. Salah satunya pemeriksaan urine secara acak dengan pendekatan persuasif, bukan semata-mata mengedepankan penegakan hukum.
Warga yang terindikasi menggunakan narkoba diharapkan mendapat pendampingan dan diarahkan mengikuti rehabilitasi.
Toton menambahkan, penyalahgunaan narkoba telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk lingkungan pemerintahan. Karena itu, pencegahan, pengawasan, pemberantasan, dan rehabilitasi harus menjangkau semua kalangan tanpa membedakan latar belakang.
Ia mengapresiasi komitmen Bupati Tanah Datar dalam mendorong pembentukan ULT P4GN. Menurutnya, dukungan kepala daerah sangat penting untuk memperluas pelayanan BNN.
Toton juga menyebut pemberantasan narkoba sebagai salah satu agenda penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Persoalan narkoba saat ini tidak sedang baik-baik saja. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja bersama agar upaya pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi dapat berjalan lebih maksimal,” tutupnya.





