
Padang, Salingka Media – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendukung rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Datar. Langkah ini bertujuan memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat nagari.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Padang, Kamis (19/11/2026).
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy memimpin rapat tersebut. Hadir pula Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Bambang Purwanto, Kepala BNN Sumbar Toton Rasyid, Kepala BPOM Sumbar Irwan, serta sejumlah kepala daerah se-Sumatera Barat.
BNN Dorong Edukasi Bahaya Narkotika Sejak Dini
Dalam rapat tersebut, BNN dan Polda Sumbar mengajak pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika. Salah satu fokus utamanya ialah memberikan edukasi sejak usia dini.
BNN mendorong pemerintah daerah memasukkan materi bahaya narkotika ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian, peserta didik mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dapat memahami risiko penyalahgunaan narkotika.
Selain pendidikan, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Kebutuhan ini semakin penting karena penyalahgunaan narkotika dapat memicu persoalan kesehatan, termasuk gangguan kesehatan mental.
Sementara itu, BNN Sumbar berencana mengunjungi sejumlah kabupaten dan kota. Kunjungan tersebut bertujuan membahas langkah konkret penanggulangan narkotika, termasuk pembentukan BNN di tingkat kabupaten dan kota.
Tanah Datar Siapkan Pencegahan Melalui Kurikulum dan Nagari
Menanggapi arahan tersebut, Ahmad Fadly menjelaskan bahwa Pemkab Tanah Datar telah menjalankan sejumlah program pencegahan.
Salah satunya melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Kurikulum Muatan Lokal. Kebijakan ini membuka peluang pemberian edukasi bahaya narkotika kepada peserta didik sejak dini.
“Melalui kurikulum muatan lokal tersebut, nantinya kita bisa memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika sejak dini,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Tanah Datar juga menggandeng Polres untuk mengajak para niniak mamak memperkuat pengawasan di lingkungan nagari.
Dalam beberapa pertemuan, pemerintah daerah mendorong setiap nagari menyusun peraturan nagari (pernag). Aturan tersebut diharapkan mampu mencegah sekaligus mendeteksi secara dini peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Pemkab Tanah Datar juga telah mencanangkan Nagari Baringin sebagai nagari bebas narkoba. Ke depan, pemerintah daerah berharap program serupa dapat menjangkau seluruh nagari di Tanah Datar.
Bupati Usulkan Pembentukan BNN Kabupaten
Terkait pembentukan BNN Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadly menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah.
Menurutnya, Bupati Tanah Datar sebelumnya telah menyampaikan langsung usulan pembentukan lembaga tersebut kepada BNN Pusat.
Bupati juga telah bertemu dengan pihak BNN Pusat dan mendapat sambutan positif terkait rencana pembentukan BNN Kabupaten di Tanah Datar.
Selanjutnya, Pemkab Tanah Datar akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui pertemuan dengan BNN Provinsi Sumatera Barat dalam waktu dekat.
Ahmad Fadly menilai pemberantasan narkotika membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan upaya tersebut tanpa dukungan BNN, Polri, dan masyarakat.
“Intinya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat serius memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari BNN, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat,” tegasnya.
Narkotika Picu Persoalan Sosial dan Tindak Kriminal
Ahmad Fadly juga mengingatkan masyarakat tentang dampak serius penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga dapat memicu konflik sosial dan tindak kriminal.
Ia mencontohkan kasus pembunuhan Cinta di Kecamatan Sungai Tarab. Berdasarkan pendalaman pihak berwenang, kasus tersebut juga berkaitan dengan persoalan narkotika.
Selain itu, ia menyinggung sejumlah kasus kriminal di daerah lain. Di antaranya pembunuhan terhadap orang tua, perampokan, dan pencurian yang berkaitan dengan kecanduan narkotika.
Karena itu, Ahmad Fadly berharap seluruh elemen masyarakat ikut mengambil peran dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Ia menilai pembentukan BNN Kabupaten, penguatan pendidikan, serta pengawasan di tingkat nagari dapat menjadi bagian dari upaya bersama melindungi generasi muda dan masyarakat Tanah Datar dari bahaya narkotika.





