Baleg DPR RI Serap Aspirasi di Semarang, Bahas Perlindungan Driver Online

Baleg DPR RI Serap Aspirasi di Semarang, Bahas Perlindungan Driver Online
Anggota Baleg DPR RI Abidin Fikri dan I Nyoman Parta memberikan pernyataan dalam Rapat kunjungan kerja spesifik Baleg dengan agenda penyusunan program Prolegnas 2027 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/11/2026). Foto: Sari/mrs

Salingka Media – Baleg DPR RI menyoroti pentingnya regulasi yang memberikan kepastian hak bagi pekerja transportasi online. Pembahasan tersebut menjadi salah satu fokus dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.

Anggota Baleg DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan hal itu saat mengikuti kunjungan kerja spesifik di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Baleg juga membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Undang-Undang. Kedua agenda legislasi itu membutuhkan kajian mendalam agar mampu menjawab persoalan masyarakat.

Abidin Fikri menilai perkembangan transportasi online membutuhkan aturan yang lebih jelas. Terutama mengenai perlindungan hak pengemudi dan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi.

Menurutnya, sektor transportasi online telah membuka peluang pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Karena itu, pemerintah dan DPR perlu memastikan adanya kepastian hukum bagi para pekerjanya.

Ia menjelaskan, transportasi online roda dua memiliki karakteristik berbeda dengan angkutan umum. Layanan tersebut lebih mengarah pada transportasi mandiri sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai.

Selain perlindungan pekerja, Abidin juga menyoroti pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Menurutnya, aturan mengenai pembagian pendapatan harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

“Kalau ketentuan itu tidak diatur, itu nanti akan menimbulkan masalah yang luar biasa. Hak-hak mereka sebagai pekerja online harus jelas, begitu juga tanggung jawab dari penyelenggara atau operator,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Abidin turut menyoroti tantangan pengawasan terhadap perusahaan penyedia transportasi online. Sebab, perusahaan tersebut menjalankan operasional melalui sistem aplikasi.

Kondisi itu membutuhkan pembahasan lintas sektor agar aturan yang disusun dapat menjangkau seluruh aspek penyelenggaraan layanan.

Ia juga mengusulkan kajian berdasarkan kondisi nyata di berbagai daerah. Salah satu aspek penting ialah jumlah masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi online.

Selain pemerintah daerah, kalangan akademisi juga perlu memberikan masukan. Dengan begitu, DPR memiliki bahan yang lebih lengkap untuk menyusun kebijakan perlindungan pekerja transportasi online.

Pada kesempatan yang sama, anggota Baleg DPR RI lainnya, I Nyoman Parta, menjelaskan agenda perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu materi yang masuk dalam pembahasan ialah mekanisme pembentukan undang-undang secara cepat atau fast track legislation.

Melalui mekanisme tersebut, DPR berharap dapat menyelesaikan pembentukan undang-undang tertentu dalam satu masa sidang. Langkah ini bertujuan mempercepat proses legislasi tanpa mengabaikan kebutuhan pembahasan.

Nyoman Parta menyebut sejumlah rancangan undang-undang membutuhkan waktu sangat panjang hingga bertahun-tahun. Kondisi itu terjadi karena banyaknya persoalan, dinamika politik, serta perbedaan prioritas di lingkungan DPR.

“Kadang-kadang di DPR ini ada undang-undang yang sudah dirancang 18 tahun, ada 21 tahun tidak jadi-jadi. Karena saking banyaknya persoalan dan juga dinamika politik maupun berbagai persoalan yang belum menjadi prioritas di Dewan,” jelas Nyoman Parta.

Nyoman berharap perubahan aturan pembentukan perundang-undangan dapat membuat proses legislasi lebih efektif. DPR juga diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat melalui proses penyusunan aturan yang lebih terarah.

Sementara itu, penyerapan aspirasi dari pemerintah daerah dan kalangan akademisi menjadi bagian penting dalam penyusunan Prolegnas 2027.

Masukan dari berbagai pihak dapat membantu DPR memahami persoalan secara menyeluruh. Dengan demikian, regulasi yang nantinya dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *