Abdul Fikri Faqih Dukung Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR

Abdul Fikri Faqih Dukung Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR
Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Sari/sai

Salingka Media – Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih menyambut positif petisi publik yang mendesak keterbukaan riwayat pendidikan anggota dewan. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Petisi yang muncul melalui platform Change.org tersebut meminta keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para wakil rakyat.

Fikri menilai verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dokumen calon anggota legislatif sudah memenuhi ketentuan hukum dan administrasi. Namun, proses verifikasi itu perlu mendapat dukungan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami untuk membuktikan bahwa latar belakang apa pun yang kami miliki, kinerjanya di parlemen tetap terukur dan berpihak pada rakyat,” kata Fikri.

Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu juga menilai kritik masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dapil tersebut mencakup Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Fikri yang menyandang gelar doktor dari Universitas Diponegoro meyakini kapasitas keilmuan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas legislatif.

Pengalamannya di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, hingga tiga periode di DPR RI turut membentuk pandangannya mengenai kualitas kerja parlemen.

“Saya melihat petisi ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat agar kinerja legislasi kita semakin tajam, berbasis riset, dan menjawab persoalan rakyat secara substansial,” ujar politikus Fraksi PKS tersebut.

Menanggapi perbincangan di media sosial mengenai anggota DPR lulusan SMA yang ikut menyusun undang-undang, Fikri mengajak masyarakat memahami persoalan tersebut dari dua sisi.

Pertama, terkait prinsip keterwakilan masyarakat. Konstitusi dan undang-undang pemilu menjamin hak setiap warga negara untuk menjadi calon anggota legislatif dengan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Ketentuan tersebut membuka kesempatan bagi berbagai kelompok masyarakat untuk duduk di parlemen. Mereka berasal dari kalangan akademisi, pengusaha, aktivis, hingga tokoh masyarakat akar rumput.

Setiap kelompok memiliki pengalaman dan sudut pandang berbeda. Pengalaman tersebut dapat membantu anggota dewan memahami persoalan yang masyarakat hadapi.

Kedua, Fikri menjelaskan mekanisme kerja lembaga legislatif. Menurutnya, penyusunan undang-undang bukan pekerjaan satu orang anggota dewan.

Proses legislasi berjalan secara kolektif-kolegial dengan dukungan tenaga ahli dan sistem kelembagaan DPR.

Badan Keahlian (BK) DPR turut mendukung proses tersebut. Lembaga ini memiliki ratusan tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti dengan latar belakang pendidikan S2 serta S3.

Selain itu, setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga melibatkan berbagai pihak. DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

“Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli,” tutur Fikri.

Fikri juga menjelaskan bahwa anggota legislatif memperoleh pembekalan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan pengalamannya selama berkiprah di tiga tingkatan legislatif, pembinaan berlangsung melalui partai politik maupun lembaga DPR.

Partai politik secara rutin mengadakan sekolah partai dan bimbingan teknis (bimtek). Materinya mencakup ideologi, pengawasan, penganggaran, serta penyusunan undang-undang.

Sementara itu, DPR mewajibkan anggota baru mengikuti orientasi dan pemantapan nilai kebangsaan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

DPR juga mengadakan diskusi bersama pakar dan bimtek berkala. BK DPR serta fraksi turut memberikan pembekalan untuk membahas berbagai persoalan teknis dalam penyusunan undang-undang.

Melalui mekanisme tersebut, Fikri menegaskan bahwa proses legislasi melibatkan dukungan keahlian dan pembahasan bersama. Dengan demikian, keterbukaan latar belakang pendidikan anggota dewan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kinerja parlemen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *