Salingka Media – BNPB turun tangan membantu korban bencana banjir lahar dan tanah longsor di Sumatera Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat tanggap membantu pemerintah daerah dan warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera Barat.
Sebagai komando penanganan darurat, BNPB memastikan kehadiran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk membantu warga yang terkena musibah.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, saat meninjau langsung lokasi pengungsian di dua tempat, yaitu di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan di Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, pada Rabu (15/5).
Suharyanto tidak hanya memantau upaya tanggap darurat, tapi juga berdialog langsung dengan para pengungsi dan memberikan dukungan moril. Beliau pun menyerahkan bantuan logistik dan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dalam beberapa hari ke depan.
Presiden Jokowi melalui BNPB menginstruksikan keselamatan rakyat, khususnya warga terdampak, menjadi prioritas utama. Suharyanto juga mengimbau para pengungsi untuk melaporkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi selama masa tanggap darurat.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB per Rabu (15/5) pukul 12.10 WIB, tercatat 67 orang meninggal, 20 orang hilang, 989 KK terdampak, dan 44 orang mengalami luka-luka.
Jumlah korban meninggal bertambah setelah ditemukannya korban hilang dalam kondisi meninggal di Kabupaten Agam.
Suharyanto menjelaskan bahwa relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk menghindari dampak yang lebih besar jika terjadi bencana susulan.
Badan Geologi, BNPB, dan BMKG tengah melakukan kajian untuk menentukan area mana yang aman untuk ditinggali dan mana yang perlu direlokasi.
Pemerintah provinsi akan menyediakan lahan untuk relokasi, sedangkan pembangunan rumah akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BNPB.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan kesiapannya untuk menyediakan lokasi pembangunan rumah relokasi bagi warga yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan baru.
Lokasi tersebut masih dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mencari tempat yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG.