Salingka Media, Padang – Pemprov Sumbar percepat rehabilitasi pascabencana dengan mengoptimalkan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp534 miliar dari pemerintah pusat. Pemerintah provinsi menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa, 21 Juli 2026. Pertemuan itu menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan bahwa tambahan dana TKD menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses pemulihan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera menjalankan program yang telah direncanakan agar manfaat anggaran bisa dirasakan masyarakat dalam waktu yang lebih cepat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” kata Mahyeldi.
Selain mendorong percepatan realisasi anggaran, Mahyeldi juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar menyusun perencanaan secara matang. Ia meminta setiap daerah menetapkan skala prioritas, mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan sebagai bahan evaluasi, serta membuka informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan pembangunan yang berlangsung.
Menurutnya, publikasi yang transparan mengenai capaian rehabilitasi dan rekonstruksi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menunjukkan perkembangan nyata proses pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fernando Siagian, yang mewakili Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri, memastikan pemerintah pusat telah menyalurkan seluruh tambahan dana TKD bagi daerah terdampak bencana sejak April 2026.
Fernando meminta seluruh pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran tersebut sesuai peruntukannya, yaitu untuk mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta memperkuat sistem mitigasi bencana.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, termasuk risiko yang muncul akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem penanganan bencana yang lebih terencana sehingga tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap capaian Sumatera Barat. Berdasarkan hasil monitoring Satuan Tugas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar masuk dalam tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Kastorius juga mengungkapkan bahwa rehabilitasi lahan sawah di Sumatera Barat telah mencapai sekitar 98 persen. Sebagian besar lahan tersebut bahkan sudah kembali memasuki musim tanam sehingga aktivitas pertanian masyarakat mulai pulih.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun untuk berbagai daerah terdampak bencana. Dari total anggaran tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang pemerintah pusat salurkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp534 miliar. Sebanyak 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengelola anggaran tersebut, dengan porsi terbesar berada di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Melalui optimalisasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar percepat rehabilitasi pascabencana agar pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat, dan penguatan mitigasi bencana dapat berjalan lebih cepat. Pemerintah berharap seluruh program segera terealisasi sehingga manfaat Pemprov Sumbar percepat rehabilitasi pascabencana benar-benar dirasakan masyarakat di berbagai daerah terdampak.
