Salingka Media, Jakarta – Pelarangan LGBT kembali menjadi sorotan setelah Pengamat Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan Anwar Abbas meminta pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur pelarangan LGBT di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut perlu diambil karena kelompok LGBT dinilai semakin terbuka menampilkan identitas di ruang publik.
Anwar Abbas menyampaikan harapan itu pada Kamis (9/7). Ia menilai pemerintah dan DPR memiliki dasar yang cukup kuat untuk membentuk regulasi tersebut selama tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kita berharap pemerintah dan DPR dapat membuat undang-undang tentang pelarangan LGBT secepatnya. Diperkirakan tidak akan ada masalah yang berat dan berarti yang akan kita hadapi, asalkan para pemimpin di negeri ini masih konsisten dan konsekuen dengan falsafah serta hukum dasar bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila dan UUD 1945,” kata Anwar Abbas.
Menurut Anwar, pelarangan LGBT menjadi penting karena ia menilai keberadaan kelompok tersebut dapat memengaruhi masa depan bangsa. Ia juga mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2025, penyebaran budaya LGBTQ disebut sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan tersebut pada 24 Oktober 2025 sebagai pedoman kebijakan pertahanan negara untuk jangka waktu lima tahun.
Anwar berpendapat praktik LGBT tidak sejalan dengan ajaran agama maupun budaya bangsa. Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan.
Ia kemudian mengingatkan bahwa sila pertama Pancasila serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi dasar bagi negara untuk tidak mentoleransi tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.
Anwar juga menyinggung enam agama yang diakui negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurutnya, seluruh agama tersebut tidak mentoleransi praktik LGBT sehingga pemerintah dan DPR dapat segera menyusun regulasi mengenai pelarangan LGBT.
Selain itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut mengajak semua pihak agar tidak khawatir terhadap berbagai reaksi dari kelompok yang mendukung LGBT. Ia menilai kepentingan masa depan bangsa perlu menjadi pertimbangan utama dalam pembentukan kebijakan.
Sebagai perbandingan, Anwar menyebut Rusia telah menerapkan kebijakan yang melarang LGBT. Ia mempertanyakan alasan Indonesia tidak mengambil langkah serupa, terlebih dengan dasar negara Pancasila dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya memiliki komitmen menjaga kepentingan bangsa dan negara.
