Wabup Risnawanto Soroti Peran Camat dan Wali Nagari dalam Penanganan Stunting di Pasbar

Wabup Risnawanto Soroti Peran Camat dan Wali Nagari dalam Penanganan Stunting di Pasbar
Wabup Risnawanto Soroti Peran Camat dan Wali Nagari dalam Penanganan Stunting di Pasbar (Dok. Humas)

 

Salingka Media – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terus berupaya menekan angka stunting dengan mengadakan Audit Kasus Stunting (AKS) pada Rabu (12/6) di Aula Kantor Bupati. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, DPPKBP3A Pasbar sebagai penyelenggara, serta OPD terkait dan stakeholder lainnya.

Wakil Bupati Pasbar, Risnawanto, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pasbar, menegaskan pentingnya peran aktif camat dan wali nagari dalam memantau penerima bantuan sosial yang terindikasi stunting dan enggan menghadiri Posyandu. “Tidak mungkin pemerintah saja yang peduli dengan kesehatan mereka sementara mereka sendiri tidak peduli,” ujarnya.

Ia menceritakan pengalamannya mengunjungi peserta Posyandu yang terindikasi stunting bersama camat, namun seringkali menemukan peserta absen dengan berbagai alasan. “Hal ini menghambat upaya kita dalam mengawasi kesehatan anak-anak yang seharusnya dipantau,” tambahnya.

Baca Juga :  Kebakaran di Pasar Sasak Pasbar, Lima Rumah Hangus

Menurut Risnawanto, langkah ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.3/3161/Bangda tanggal 13 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting, melakukan intervensi bagi yang bermasalah, serta meningkatkan cakupan kunjungan ke Posyandu.

Intervensi serentak ini juga bertujuan menekan kasus stunting baru, terutama di Pasaman Barat. “Salah satu intervensi penting adalah memastikan sasaran datang ke Posyandu,” jelas Risnawanto.

Wabup Risnawanto Soroti Peran Camat dan Wali Nagari dalam Penanganan Stunting di Pasbar (Dok. Humas)

Ia menekankan pentingnya peran seluruh jajaran TPPS dalam mengkoordinasi, mengawasi, dan memfasilitasi kegiatan percepatan penurunan stunting. “Peran aktif hingga ke kader yang langsung bersinggungan dengan masyarakat sangat penting,” ujarnya.

Baca Juga :  Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto tanda tangani kesepakatan (MOU) dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan

Manager Program dan Kegiatan Satgas Stunting BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardinsyah, berharap capaian penurunan stunting bisa mencapai 14 persen di semester II tahun ini. “Pasaman Barat adalah fokus kita. Kita harus mengetahui penyebab stunting untuk mencegah kasus serupa di masa depan,” katanya.

Penurunan angka stunting dari 35,5 persen menjadi 29,5 persen di Pasaman Barat menunjukkan upaya yang telah dilakukan mulai membuahkan hasil, namun evaluasi dan tindakan lebih lanjut tetap diperlukan untuk mencapai target yang lebih rendah lagi.

Tinggalkan Balasan