Salingka Media – Sebanyak 1,4 juta personel gabungan dari TNI, Polri, dan Linmas akan dikerahkan untuk menjaga keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 Desember mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar hingga tahap penetapan hasil pemilu di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa seluruh personel tersebut akan disebar di semua TPS di Indonesia untuk menjaga kelancaran jalannya pesta demokrasi. “Sebanyak 1,4 juta personel gabungan dari TNI, Polri, dan Linmas telah kami siapkan untuk mengawal proses pemungutan suara di seluruh TPS,” ujarnya di Gedung Serasan Sesko TNI, Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/11/2024).
Pengamanan hingga Tahap Penetapan Hasil
Menurut Jenderal Sigit, personel gabungan tidak hanya menjaga TPS selama pemungutan suara tetapi juga akan bertugas hingga proses rekapitulasi suara selesai dan hasil resmi diumumkan oleh KPUD. Selain itu, mereka juga akan mengantisipasi berbagai potensi konflik atau sengketa yang dapat timbul pasca pemilu.
“Kami terus melakukan pengamanan mulai dari pemungutan suara, rekapitulasi, hingga perhitungan suara di KPUD. Kami juga siap menghadapi segala bentuk potensi konflik atau sengketa pemilu. Bersama Bapak Panglima TNI, kami akan berada di lapangan untuk memastikan Pilkada berjalan aman dan damai,” tegasnya.
Kesiapan Logistik Pemilu
Selain pengamanan, Kapolri memastikan distribusi logistik Pilkada telah berjalan sesuai rencana. Surat suara untuk pemilu telah dikirimkan ke setiap daerah dan dipastikan tiba di lokasi masing-masing selama masa tenang. Hal ini dilakukan dalam koordinasi dengan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Panglima TNI telah melakukan pengecekan langsung untuk memastikan semua logistik, termasuk surat suara, sudah berada di masing-masing TPS,” jelas Jenderal Sigit.
Langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang aman, transparan, dan bebas dari kecurangan.