
Salingka Media – Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., resmi menjabat Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029 setelah mengucapkan sumpah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Sohibul juga menyampaikan dua usulan penting untuk memperkuat kelembagaan MPR ke depan.
Sohibul Iman mengisi posisi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani memimpin langsung prosesi pengucapan sumpah. Sejumlah pimpinan MPR turut mendampingi, yakni Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Rusdi Kirana, Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar.
Pimpinan MPR Saksikan Pengucapan Sumpah Sohibul Iman
Prosesi tersebut turut dihadiri pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR. Selain itu, sejumlah anggota MPR dari Fraksi PKS juga menyaksikan pengucapan sumpah tersebut.
Plt. Sekretaris Jenderal MPR Heri Herawan bersama jajaran Sekretariat Jenderal MPR serta sejumlah undangan juga menghadiri acara itu.
Sebelum menetapkan Sohibul Iman sebagai pengganti Hidayat Nur Wahid, Pimpinan MPR RI terlebih dahulu menerima surat pengunduran diri HNW pada 10 November 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut melalui akun Instagram @ahmadmuzani2 pada Selasa malam (10/11).
“Rapat Pimpinan MPR hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR,” sebut Ahmad Muzani melalui unggahan di Instagram @ahmadmuzani2 pada Selasa malam (10/11).
Setelah menerima surat tersebut, Pimpinan MPR menindaklanjuti pengunduran diri Hidayat Nur Wahid sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pimpinan MPR menerbitkan Surat Keputusan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026. Keputusan itu menetapkan H. Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk Masa Jabatan 2024–2029.
Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menandatangani surat keputusan tersebut di Jakarta pada 16 November 2026.
Sohibul Iman Ucapkan Sumpah dengan Al-Qur’an
Dalam upacara pengucapan sumpah, pemandu acara membacakan keputusan pimpinan MPR mengenai penetapan Sohibul Iman sebagai Wakil Ketua MPR RI.
“Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Pimpinan MPR RI tentang Penetapan Saudara Haji Muhamad Sohibul Iman, M.Si., Ph.D., sebagai Wakil Ketua MPR RI Masa Jabatan 2024–2029,” kata pemandu acara saat membacakan keputusan dalam Upacara Pengucapan Sumpah Wakil Ketua MPR RI.
Setelah pembacaan keputusan, Sohibul Iman mengucapkan sumpah menurut agama Islam dengan memegang Al-Qur’an.
Dalam sumpah tersebut, ia menyatakan kesanggupannya menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR dengan penuh tanggung jawab.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.”
Sohibul juga menyatakan komitmennya untuk menjaga konstitusi, menegakkan demokrasi, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Usai mengucapkan sumpah, Sohibul menandatangani berita acara pengucapan sumpah di hadapan Pimpinan MPR RI. Penandatanganan tersebut sekaligus melengkapi rangkaian prosesi pengangkatannya sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Sohibul Iman Usulkan Undang-Undang Khusus tentang MPR
Setelah menjalani prosesi pengucapan sumpah, Sohibul Iman menyampaikan sejumlah hal yang ingin ia perjuangkan selama menjalankan tugas di MPR.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Hidayat Nur Wahid mengenai beberapa agenda kelembagaan yang perlu mendapat perhatian pimpinan MPR ke depan.
Salah satu usulan tersebut berkaitan dengan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur MPR. Menurut Sohibul, selama ini aturan mengenai lembaga tersebut masih tergabung dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Ia menilai MPR perlu memiliki undang-undang tersendiri agar lembaga tersebut mempunyai landasan pengaturan yang lebih khusus.
“Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR,” ujarnya.
Dorong Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR
Selain undang-undang khusus, Sohibul juga menyoroti pentingnya pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR.
Ia menjelaskan bahwa DPR dan DPD sudah memiliki perangkat kelembagaan untuk menjaga kehormatan serta etika anggotanya. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sedangkan DPD mempunyai Badan Kehormatan DPD RI.
Namun, MPR belum memiliki lembaga serupa yang secara khusus menangani persoalan kehormatan dan etika di lingkungan lembaga tersebut.
Menurut Sohibul, kondisi itu perlu mendapat perhatian. Terlebih, MPR sudah memiliki Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.
Ia menilai pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR menjadi salah satu usulan penting yang sebelumnya disampaikan Hidayat Nur Wahid.
“Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya. Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya nanti akan berusaha memperjuangkannya di Pimpinan MPR ke depan. Mudah-mudahan itu (Mahkamah Kehormatan MPR RI) bisa terealisasi,” katanya.
Melalui dua usulan tersebut, Sohibul Iman ingin mendorong penguatan kelembagaan MPR. Kedua agenda itu mencakup pembentukan undang-undang khusus tentang MPR serta pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI.





