Salingka Media – Sejumlah nama mulai masuk dalam bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah muncul kabar pengunduran dirinya dari posisi Wakil Presiden. Delapan tokoh politik dari sejumlah partai mulai mencuat sebagai kandidat yang berpotensi mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Pembahasan mengenai pengganti Gibran mengemuka setelah Prabowo bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas usulan nama calon wakil presiden.
Meski demikian, Presiden tetap memegang keputusan akhir mengenai sosok yang akan mengisi posisi tersebut.
Dasco Mendapat Dukungan Sejumlah DPD Gerindra
Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi salah satu figur yang mendapat dukungan dari sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra.
Dukungan tersebut datang dari DPD Gerindra Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Timur, Papua Barat Daya, Riau, Banten, hingga Kalimantan Barat.
Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Ade Jona Prasetyo, menyebut pihaknya memiliki sejumlah pertimbangan dalam memberikan dukungan kepada Dasco.
Pertimbangan tersebut mencakup pengalaman politik, kemampuan membangun komunikasi lintas partai, serta pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan.
“Kami dari DPD Gerindra Sumatera Utara bersama seluruh DPC Gerindra se-Sumut menyampaikan dukungan kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Dukungan ini tentu memiliki sejumlah pertimbangan yang kami lihat dari pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak beliau dalam dunia politik,” ujar Ade Jona, Minggu, 15 November 2026.
Dukungan dari sejumlah daerah tersebut membuat nama Dasco semakin mencuat dalam bursa cawapres pengganti Gibran.
Golkar Serahkan Keputusan kepada Prabowo
Di tengah munculnya berbagai usulan, Partai Golkar memilih menyerahkan keputusan pengisian posisi wakil presiden kepada Prabowo.
Sikap tersebut disampaikan Doli saat menanggapi pembahasan mengenai calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” ucap Doli kepada wartawan dikutip, Minggu 15 November 2026.
Doli menilai Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang paling tepat mendampinginya.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai persoalan selama sisa masa pemerintahan periode 2024-2029.
“Kami memandang bahwa di tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik. Kita membutuhkan persatuan, soliditas, sinergi dari semua elemen bangsa,” jelasnya.
Delapan Tokoh Politik Masuk Pertimbangan
Doli kemudian menyebut sejumlah tokoh dari berbagai partai politik yang berpotensi masuk dalam pertimbangan pengisian jabatan wakil presiden.
Nama-nama tersebut berasal dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan Partai Demokrat.
Berikut delapan tokoh yang disebut Doli:
-
Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan.
-
Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar.
-
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra.
-
Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
-
Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
-
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB.
-
Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN.
-
Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.
Doli menjelaskan bahwa nama-nama tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan calon wakil presiden.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” beber Doli.
Namun, penyebutan nama-nama tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya keputusan resmi dari koalisi partai politik.
Doli Sebut Cawapres Harus Sejalan dengan Prabowo
Selain menyebut sejumlah figur, Doli juga menjelaskan kriteria calon wakil presiden yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Dia menilai Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang memiliki kesamaan visi, misi, serta arah kebijakan dalam menjalankan pemerintahan.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” jelasnya.
Selain kesamaan pandangan, calon wakil presiden juga perlu memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial.
Doli menambahkan, figur tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden serta mempunyai kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Dia juga menilai Prabowo menjadi pihak yang paling memahami sosok pendamping yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” lanjutnya.
Dukungan untuk Cak Imin Masih Bersifat Pribadi
Sementara itu, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga mulai mendapat dukungan dari sejumlah kader partainya.
Meski demikian, Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak mewakili sikap resmi kelembagaan PKB.
Dia menyebut aspirasi tersebut hanya berasal dari sejumlah kader secara pribadi.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” jelas Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda kepada wartawan.
Huda menegaskan bahwa PKB tetap menyerahkan keputusan pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo.
Dia juga mengingatkan bahwa konstitusi sudah mengatur mekanisme pengisian posisi tersebut.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” terang Huda.
Ahmad Muzani Belum Mau Bicara Bursa Cawapres
Selain nama-nama tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mencuat dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.
Namun, Muzani memilih tidak memberikan tanggapan mengenai peluang dirinya masuk dalam bursa cawapres.
Dia mengaku ingin fokus mengawal tahapan pergantian wakil presiden melalui mekanisme di MPR.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani.
Muzani hanya memberikan tanggapan mengenai agenda rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna di MPR.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” bebernya.
Dengan munculnya sejumlah nama dari berbagai partai politik, pembahasan mengenai bursa cawapres pengganti Gibran kini menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Meski begitu, keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo tetap menunggu langkah dan kewenangan Presiden.
