
Sumbar, Salingka Media – Satgasda Saber Pelanggaran Pangan Daerah Sumatera Barat menggelar pengecekan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat pada Senin (16/11/2026). Langkah ini bertumpu pada pengawasan Kepatuhan HET dan HAP Pangan Sumbar.
Kegiatan pengawasan berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Pemantauan dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro. Tim gabungan turut melibatkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog Kanwil Sumbar, dan instansi terkait tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Petugas memfokuskan pemantauan pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Minyakita, serta Harga Acuan Penjualan (HAP) komoditas seperti daging sapi, telur ayam, dan cabai. Tim juga memeriksa perkembangan harga beras premium, medium, SPHP, bawang merah, bawang putih, serta gula pasir.
Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro menjelaskan kegiatan ini menjadi bentuk penanganan konkret di lapangan.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kami juga melihat langsung kondisi di lapangan, baik terkait harga maupun ketersediaan bahan pangan, sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran dapat segera dilakukan langkah sesuai ketentuan,” ujar Siswantoro.
Ia menyampaikan pengawasan disertai pembinaan dan imbauan kepada para pedagang agar mematuhi tata niaga.
Temuan Variasi Harga Bahan Pokok di Lapangan
Pengecekan pasar, toko, dan pusat perdagangan menunjukkan adanya variasi harga antarwilayah serta antarpedagang. Petugas mencatat harga Minyakita menembus Rp20.000 per liter di beberapa pedagang daerah Padang Pariaman dan Kabupaten Solok.
Selain Minyakita, harga beras SPHP tercatat berada di kisaran Rp12.000 sampai Rp15.400 per kilogram. Perbedaan nominal ini menjadi bahan evaluasi Satgasda dalam pengawasan distribusi pangan berikutnya.
Komitmen Pengawasan Berkelanjutan dan Evaluasi Satgasda
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyebutkan kepolisian berkolaborasi dengan instansi terkait untuk menjaga stabilitas pangan.
“Pengawasan pangan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Kami mengimbau para pedagang agar mematuhi ketentuan HET dan HAP serta tidak melakukan praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Susmelawati menambahkan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas instansi. Langkah ini bertujuan agar perkembangan harga dan stok pangan terpantau secara rutin.
Satgasda Saber Pelanggaran Pangan Daerah Sumatera Barat akan menjalankan monitoring serta evaluasi berkala atas fluktuasi harga dan ketersediaan bahan pangan pokok. Hasil pengawasan dari daerah juga disampaikan kepada Satgas Pusat.





