
Padang, Salingka Media – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258. Kebijakan ini menaikkan upah minimum sebesar Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan tahun 2026.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menandatangani Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-698-2026 tentang penetapan UMP tersebut. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Mahyeldi mengatakan, kenaikan UMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Namun, pemerintah juga perlu menjaga kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja terus berkembang.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Langkah tersebut penting untuk membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Dewan Pengupahan Bahas Kenaikan UMP Sumbar 2027
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, menjelaskan proses penetapan UMP melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar.
Rapat tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026). Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan akademisi turut mengikuti pembahasan.
Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dalam menentukan besaran kenaikan. Indikator tersebut meliputi inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen secara c-to-c.
Selain itu, pembahasan juga menetapkan nilai alfa sebesar 0,7 sebagai salah satu komponen perhitungan kenaikan upah.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.
UMSP 2027 Sumbar Capai Rp3,48 Juta
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258.
Nilai tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP Sumbar 2027. Rekomendasi ini mencakup empat sektor usaha dengan karakteristik pekerjaan tertentu.
Berikut empat sektor yang masuk dalam rekomendasi UMSP 2027:
Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262).
Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431).
Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437).
Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
Firdaus menjelaskan, penetapan upah sektoral memperhatikan karakteristik setiap bidang usaha. Pertimbangannya mencakup tingkat keahlian, risiko pekerjaan, beban kerja, hingga kebutuhan spesialisasi.
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” terangnya.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap kenaikan upah minimum dapat memperkuat perlindungan pekerja. Pemerintah juga ingin menjaga produktivitas serta mendorong pertumbuhan dunia usaha yang sehat dan berkelanjutan.





