
Bukittinggi, Salingka Media – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mengadakan sembilan mobil dinas baru untuk pejabat eselon II pada 2026. Pengadaan kendaraan tersebut menelan anggaran lebih dari Rp5 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, menjelaskan bahwa pengadaan itu merupakan bagian dari peremajaan kendaraan operasional. Menurutnya, mobil dinas yang lama sudah digunakan lebih dari 10 tahun.
Rismal menyampaikan penjelasan tersebut pada Sabtu (21/11/2026). Ia mengatakan, pemerintah daerah menyesuaikan skema pengadaan dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan dinas.
“Peremajaan dilakukan untuk mendukung mobilitas kerja karena mobil lama sudah digunakan lebih dari sepuluh tahun. Skemanya disesuaikan dengan peraturan presiden (Perpres) terkait kendaraan dinas,” kata Rismal.
Pemko Bukittinggi Pilih 8 Mobil Semi-Hybrid Merek Jetour
Dari sembilan kendaraan yang telah tiba di Bukittinggi, delapan unit merupakan mobil semi-hybrid merek Jetour. Setiap unit memiliki harga Rp588 juta.
Selain itu, Pemko Bukittinggi juga membeli satu unit Mitsubishi Pajero dengan harga Rp590 juta.
Rismal menjelaskan, pemerintah memilih teknologi semi-hybrid karena fasilitas pengisian ulang kendaraan listrik masih terbatas di Bukittinggi. Teknologi tersebut menggabungkan penggunaan bahan bakar minyak dan tenaga listrik.
Menurutnya, pilihan kendaraan itu juga mempertimbangkan efisiensi bahan bakar. Dengan demikian, pemerintah berharap penggunaan mobil baru dapat menekan biaya operasional.
“Kita tidak ingin melakukan pemborosan. Justru dengan kendaraan jenis semi-hybrid bisa memangkas biaya operasional karena hemat bahan bakar,” katanya.
Mobil Dinas Lama Beralih ke Pejabat Eselon III
Pengadaan sembilan kendaraan baru turut mengubah alokasi kendaraan operasional di lingkungan Pemko Bukittinggi.
Rismal mengatakan, mobil dinas lama milik pejabat eselon II akan beralih untuk menunjang operasional pejabat eselon III.
Sementara itu, pemerintah akan melelang kendaraan lama yang sebelumnya digunakan pejabat eselon III. Hasil pelelangan tersebut diharapkan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Pemko Bukittinggi juga menyiapkan rencana pengadaan kendaraan dinas tambahan pada 2027. Pemerintah menargetkan kebutuhan kendaraan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat terpenuhi.
Sekda Jelaskan Kebutuhan Mobilitas Pejabat
Rismal menilai kondisi kendaraan lama kurang menunjang aktivitas pejabat eselon II. Mereka memiliki agenda kedinasan yang cukup padat, termasuk kegiatan di luar daerah.
Ia mencontohkan, pejabat harus menghadiri kegiatan di kantor pada pagi hari. Kemudian, mereka terkadang perlu mengikuti agenda luar daerah atau menuju bandara pada siang hari.
Karena itu, pemerintah menampung berbagai masukan mengenai kondisi kendaraan operasional. Rismal menyebut ketersediaan kendaraan yang memadai turut menunjang kelancaran tugas kedinasan.
“Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat eselon memang diberikan hak termasuk alokasi kendaraan dinas. Beberapa keluhan dan saran kita tampung terkait kondisi kendaraan yang tidak mampu mengejar waktu kerja, misal pagi harus ke kantor dan siang mengikuti program luar daerah atau berangkat ke bandara,” jelasnya.
Pengadaan Mobil Baru Diklaim Tidak Ganggu Anggaran Pelayanan
Terkait anggaran, Rismal menegaskan bahwa pengadaan sembilan mobil dinas tersebut tidak mengganggu alokasi belanja pelayanan pemerintahan daerah.
Ia juga menyebut Pemko Bukittinggi telah melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran. Salah satunya melalui pemangkasan hingga 50 persen anggaran perjalanan dinas studi banding SKPD.
“Karena memang sudah waktunya dilakukan peremajaan untuk menunjang kerja. Di sisi lain, memang hampir seluruh perjalanan dinas studi banding SKPD dipotong 50 persen,” tutup Rismal.





