Salingka Media – Isu kebocoran data siber seringkali menjadi momok menakutkan bagi sistem digital negara, terutama yang menyimpan data krusial masyarakat. Namun, babak baru dalam upaya pengamanan data perpajakan nasional telah dimulai. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan sekaligus membanggakan. Dalam langkah strategisnya, pemerintah kini secara terbuka merekrut dan melibatkan para peretas profesional atau hacker andal asal Indonesia untuk menguji ketahanan sistem inti perpajakan, Coretax, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan Coretax berada di level tertinggi, kebal terhadap segala bentuk ancaman kebocoran data.
Purbaya dengan bangga menegaskan bahwa tenaga ahli yang digandeng adalah putra-putri terbaik bangsa, yang reputasinya bahkan diakui dan ditakuti di kancah global. “Kita sudah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing. Anda jangan kira loh, orang Indonesia itu hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakuti rupanya,” ujar Purbaya dalam perbincangan dengan awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (24/10). Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki sumber daya siber yang mumpuni untuk menjaga kedaulatan data.
Pengawasan ketat terhadap sistem Coretax ini bukanlah tanpa alasan. Sistem ini merupakan tulang punggung digitalisasi pajak, mengintegrasikan seluruh basis data perpajakan mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Tahun lalu, sistem ini sempat menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan serius mengenai data pajak yang bocor dan diperjualbelikan di forum luar negeri, memicu kekhawatiran besar akan lemahnya perlindungan data wajib pajak.
Namun, di bawah pengawasan langsung Purbaya, sistem keamanan siber Coretax telah mengalami peningkatan yang signifikan dan drastis. Menkeu mengungkapkan bahwa awalnya, nilai keamanan siber sistem ini hanya berada di kisaran 30 dari 100. Angka tersebut sangat memprihatinkan untuk sebuah sistem krusial negara. Berkat audit intensif, evaluasi menyeluruh, serta uji penetrasi yang melibatkan para ahli siber, kini skor keamanan Coretax telah melompat jauh menembus angka 95 ke atas.
“Kita bayar hacker-hacker top itu untuk bantu menguji sistem kita. Mereka yang ranking dunia loh. Setelah dites, hasilnya sudah jauh lebih aman, sudah lumayan banget,” jelas Purbaya, menggarisbawahi betapa pentingnya peran para peretas etis ini dalam memvalidasi kekuatan pertahanan sistem. Peningkatan skor yang spektakuler ini merupakan bukti nyata efektivitas strategi baru yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan.
Langkah yang diambil Purbaya dapat dipandang sebagai implementasi strategi bug bounty (hadiah pencarian celah) versi pemerintah. Dalam pendekatan ini, para peretas etis diberi izin resmi, bahkan diupah, untuk mengidentifikasi dan menemukan celah kelemahan dalam sistem sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Strategi ini sudah menjadi praktik standar di perusahaan teknologi raksasa global seperti Google, Microsoft, dan Meta, namun penerapannya secara terbuka oleh sebuah kementerian di Indonesia terbilang baru dan berani.
Menurut Purbaya, melibatkan peretas lokal justru menjadi kunci untuk membangun pertahanan siber yang lebih realistis dan tangguh. “Kalau kita mau aman, ya diuji sama yang bisa bobol. Kalau mereka saja tidak bisa bobol, berarti sistemnya sudah cukup kuat,” tegasnya. Filosofi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar membangun dinding pertahanan menjadi secara aktif mencari kelemahan internal dengan bantuan para profesional yang memang mahir dalam membobol sistem.
Menkeu juga berbagi pengalamannya bekerja dengan ahli keamanan siber sejak lama. Salah satunya adalah seorang pakar jaringan dan hacking yang memiliki pengalaman pelatihan khusus di Rusia selama enam bulan. “Saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Dia dilatih di Rusia enam bulan sekali, khusus di tempat tertutup di sana. Saya pakai dia dulu di (Kementerian) Pertahanan, dan hasilnya aman. Jadi saya percaya dia,” ungkapnya. Purbaya menjamin semua tenaga ahli yang dilibatkan adalah warga negara Indonesia dengan rekam jejak global, menjamin bahwa keamanan Coretax ditangani oleh tangan-tangan yang paling kompeten. Keberadaan para ahli siber lokal ini menjadi jaminan penting bagi ketahanan sistem perpajakan di masa depan.
Purbaya menyatakan optimisme tinggi bahwa seluruh proses pembenahan, penguatan, dan peningkatan keamanan Coretax akan selesai secara tuntas pada awal tahun 2026. Integrasi sistem ini sangat penting karena Coretax menjadi fondasi utama seluruh proses pengumpulan penerimaan negara. “Saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari–Februari sudah selesai itu. Januari 2026 sudah selesai harusnya,” tegasnya.
Pada akhirnya, dengan sistem Coretax yang semakin kuat, transparan, dan teruji ketahanan siber, pemerintah berharap dapat memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan digital Indonesia. Perlindungan data sensitif wajib pajak harus menjadi prioritas utama. Langkah berani Menkeu Purbaya yang melibatkan hacker lokal berkelas dunia untuk menguji sistem adalah terobosan penting yang membuktikan keseriusan negara dalam membangun sistem digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga benar-benar aman dan terhindar dari ancaman siber di masa mendatang.
