Salingka Media – Ketua Apkasindo Pasaman Barat Syafridal melakukan aksi damai meminta Bupati Pasaman Barat menyurati Presiden terkait dengan anjloknya harga tbs. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) cabang pasaman barat akan menggelar aksi damai yang akan digelar Selasa (17/5/2022) di satu titik, yakni depan kantor Bupati Pasaman Barat.
Ekstimasi perserta aksi sebanyak lebih kurang 150 petani kelapa sawit kabupaten pasaman barat yang di wakili oleh unsur petani,dan pedagang akan mengikuti aksi ke prihatianan turun ke jalan dalam rangka menyikapi larangan ekspor cropude palm oil (CPO) berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang turut menekan perekonomian para petani sawit.
Ketua Apkasindo kabupaten pasaman barat syafridal sekaligus anggota DPRD Pasaman Barat komisi 2 beliau membenarkan bahwa para petani akan turun ke jalan dan memperjuangkan nasibnya yang tertekan akibat larangan ekspor yang ditetapkan pemerintah. Aksi ini serentak di laksanakan di seluruh indonesia sesuai dengan arahan ketua DPP Gulat manurung dan ketua pembina APKASINDO Moeldoko kepada pengurus Provinsi dan Kabupaten seluruh indonesia.
“Betul, hari Selasa [17/5/2022] 150 petani akan melakukan aksi damai keprihatinan di hadapan kantor bupati pasaman barat, di mulai dari titik kumpul di depan mesjid agung kemudian di lanjutkan dengan long march jalan kaki menuju kantor bupati Pasaman Barat, selanjutnya menyampaikan orasi dengan 5 tuntuntan dan berharap besok bisa di terima langsung oleh Bupati Pasaman Barat untuk audensi. Surat pemberitahuan aksi sudah kami layangkan ke Polres dan Bupati Pasaman Barat.
Adapun lima tuntutan pada aksi damai besok Pertama, menyampaikan aspirasi kepada bupati agar menyurati Presiden Joko Widodo atau perwakilan istana supaya melindungi petani akibat turunnya harga TBS sawit sebesar 50 persen di 22 provinsi di Indonesia.
Kedua, meminta Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS.
Ketiga, meminta Jokowi melindungi 16 juta petani sawit yang terancam turun pendapatannya akibat kebijakan larangan ekspor sawit.
Keempat, meminta Jokowi memperkuat distribusi minyak goreng sawit (khususnya subsidi) dengan melibatkan jejaring TNI dan Polri.
Kelima, meminta Jokowi untuk memerintahkan menteri pertanian untuk merevisi Permentan No. 1/2018 tentang Tataniaga TBS.
“Kami meminta supaya bupati menyampaikan aspirasi kami petani pasaman barat kepada presiden republik indonesia Pak Jokowi meninjau larangan ekspor, karena faktanya telah mengakibatkan harga TBS anjlok dan petani sawit menjadi korbannya. Itu tuntutan yang utama,” ujar syafridal pada awak media
Yaswardi