Insentif Mobil Hybrid Diperkirakan Dibuka Awal 2025, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Salingka Media – Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, mengungkapkan bahwa insentif untuk mobil hybrid yang sangat dinantikan oleh Agen Pemegang Merek (APM) di Indonesia kemungkinan akan dibuka pada awal tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam acara di ICE, BSD, pada Jumat (22/11), di mana Agus menjelaskan bahwa usulan insentif tersebut telah diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenperko) untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Agus menegaskan, “Kami telah mengusulkan insentif untuk kendaraan hybrid, dan dalam waktu dekat, hal ini akan dibahas lebih lanjut. Kemenperko akan mengkoordinasikan langkah-langkah selanjutnya.” Dia menambahkan bahwa insentif ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan listrik murni (BEV) tetapi juga untuk mobil hybrid yang menggunakan kombinasi mesin dan baterai.

Meski pembahasan mengenai insentif ini sudah dimulai, Agus belum dapat memberikan rincian spesifik mengenai bentuk insentif yang akan diberikan. Ia menyatakan, “Kami masih mendiskusikan komponen relaksasi pajak yang mungkin akan diterapkan, seperti kemungkinan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah atau bentuk lainnya.”

Agus optimis bahwa keputusan mengenai insentif untuk mobil hybrid akan segera diselesaikan dan diharapkan dapat diimplementasikan tahun depan. “Saya yakin kita akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Jika semua berjalan lancar, insentif ini bisa mulai berlaku pada awal tahun depan,” ungkapnya.

Sementara itu, saat ini kendaraan listrik sudah mendapatkan insentif, namun hanya untuk model BEV yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Salah satu alasan mengapa mobil hybrid tidak mendapatkan insentif tahun ini adalah karena penjualannya sudah meningkat tanpa bantuan, berbeda dengan kendaraan listrik murni.

Kementerian Keuangan juga menyampaikan alasan di balik keputusan ini, yaitu ingin menciptakan jarak antara kendaraan berbahan bakar fosil (ICE) dan kendaraan listrik. Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, menjelaskan bahwa pemerintah awalnya merencanakan insentif untuk mobil hybrid, namun fokus kemudian beralih ke BEV yang dianggap lebih ramah lingkungan.

“Awalnya, kami berencana melakukan transisi energi secara bertahap. Namun, setelah evaluasi, kami memutuskan untuk langsung melompat ke kendaraan listrik murni,” jelas Rustam di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Dengan adanya rencana insentif ini, diharapkan mobil hybrid akan semakin diminati dan mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon serta mempromosikan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.