Salingka Media, Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen menyatakan pihaknya mengapresiasi semangat dan dedikasi seluruh pejabat dan pelaksana yang mengabdikan diri pada ekosistem perlindungan kekayaan intelektual (KI) Indonesia.
Berkat kerja keras itu, kata dia, peningkatan aplikasi meningkat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan semangatnya untuk memberikan kinerja terbaik, serta dedikasinya sehingga pada tahun 2023 DJKI mencapai target kinerja yang hampir sempurna bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan dari internal dan eksternal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” kata Min saat penandatanganan Perjanjian Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2024 di Aula Oemar Seno Adjie, Jakarta Selatan, pada 15 Januari 2024.
Pada akhir tahun 2023, total peningkatan permohonan HKI mencapai 303.781 atau meningkat 17,12% dari tahun 2022.
Permohonan pendaftaran hak cipta mencapai 141.980, sedangkan permohonan pendaftaran paten dan merek meningkat menjadi 15.023 dan 139.338 permohonan.
Pencapaian tersebut berkat sejumlah program seperti Satu Jam Bersama Menkumham, Pemeriksa Paten Go To Campus, DJKI Hear, dan DJKI Mengajar.
DJKI juga telah mencanangkan tahun 2023 sebagai Tahun Merek, sehingga ada upaya khusus untuk pengenalan merek seperti IP Talk Brand (H)ours dan webinar One Village One Brand.
DJKI juga menerima 1096 permintaan pencatatan KI Komunal sehingga berhasil menginventarisasi 820 KI Komunal di Indonesia.
Hal ini tidak lepas dari Workshop KIK yang dilaksanakan pada tahun lalu.
Selain itu, DJKI juga telah menerima 491 laporan penutupan situs dan merekomendasikan penutupan 430 situs yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual.
Tahun lalu, DJKI menerima 53 pengaduan pelanggaran HKI, menangani 128 pengaduan, dan menyelesaikan 22 pengaduan.
DJKI juga telah melakukan sertifikasi terhadap 183 pusat perbelanjaan di 31 provinsi di Indonesia.
Pusat perbelanjaan ini dinilai sudah memahami pentingnya KI.
Sejumlah ISO juga diraih DJKI seperti ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu, ISO 200000-1:2018 untuk manajemen layanan merek berbasis IT, dan ISO 27001:2022 tentang keamanan informasi.
Untuk itu, DJKI berhasil meraih sejumlah penghargaan seperti TOP Implementasi Digital 2023, dan TOP Leader on Digital Implementation 2023 untuk Dirjen KI.
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DJKI juga merupakan yang tertinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendapat penghargaan dari Itjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HIS) juga memberikan penghargaan penegakan HKI terbaik kepada DJKI.
Lebih lanjut, Min juga berharap DJKI dapat terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak lain demi kinerja terbaik bagi organisasi.
Untuk mewujudkan kinerja profesional dan akuntabel, DJKI mengawali kinerja terbaik dan istimewa di tahun 2018 2024 melalui penandatanganan:
Perjanjian Kinerja di Lingkungan DJKI baik pada tingkat Eselon II.
“Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai Tahun Tematik Indikasi Geografis, maka marilah kita bersama-sama menyukseskan tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis dengan ‘Cinta dan Bangga Terhadap Produk Indikasi Geografis Indonesia’ melalui dukungan program dan kegiatan,” lanjut Min.
Terakhir, Min menyampaikan harapannya mengenai perubahan struktur organisasi gugus tugas Pokja Program DJKI untuk dapat saling berkoordinasi dan bersinergi mengenai metode, bentuk kegiatan dan strategi inovasi guna memenuhi optimalisasi pelayanan KI dan memenuhi kebutuhan pencapaian output dalam perjanjian kinerja.
Sumber : ( DJKI )
(kad/dit)