Delapan Pabrik Sawit Di Pasbar Di Duga Langgar Permentan

Diduga Delapan Pabrik Sawit Di Pasbar Langgar Permentan
Delapan Pabrik Sawit Di Pasbar Di Duga Langgar Permentan

Salingka Media, Pasbar – Delapan Pabrik Sawit Di Pasbar di duga Langgar Permentan, delapan pabrik sawit di Kabupaten Pasaman Barat itu tidak mempunyai kebun sendiri, sesuai permentan RI Nomor 98 tahun 2013┬átentang pedoman perizinan usaha perkebunan.

Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat, Edrizal di Simpang Empat, Rabu 8 juni mengatakan, ada sekitar delapan pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sendiri.

Padahal menurutnya sesuai Permentan Nomor 98 tahun 2013 itu perusahaan yang mendirikan pabrik harus bisa menyediakan sekurang-kurangnya 20 persen dari bahan baku sendiri dan kekurangannya bisa dipenuhi dari kebun masyarakat atau bermitra.

“Artinya pabrik kelapa sawit wajib memiliki kebun sendiri. Kalau tidak ada maka harus bermitra dengan kelompok tani atau pekebun sekitar yang dibuktikan secara tertulis,” tegasnya.

Baca Juga :  Bhabinkamtibmas Polres Pasaman Barat Dampingi Vaksinasi Anak Sambil Bagikan Hadiah Kepada Peserta Vaksinasi

Saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap pabrik kelapa sawit itu kelapangan apakah punya kebun atau tidak.

“Pendataan atau evaluasi sedang berjalan. Jika nanti tidak ditemukan kebun sendiri dan tidak ada bermitra dengan kebun rakyat atau kelompok maka akan diberikan sanksi sesuai Permentan itu,” katanya.

Dari hasil sementara, katanya delapan pabrik tidak mempunyai kebun sendiri. Saat ini pihaknya mengejar ada tidaknya pabrik itu bermitra dengan pekebun atau kelompok tani.

“Kami mendatangi langsung kelompok itu nantinya. Apa benar ada bermitra atau tidak,” katanya.

Jika memang nanti ditemukan tidak ada sama sekali maka sanksi akan diberikan. Sesuai Permentan itu sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggat waktu empat bulan untuk melakukan perbaikan.

Baca Juga :  Peduli Korban Gempa, Sekretariat DPRD Pasaman Barat Salurkan Bantuan Logistik Ke Nagari Kajai

Jika dalam tenggat waktu itu tidak bisa dipenuhi maka Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) atau IUP akan dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

“Evaluasi itu sedang berjalan. Kita menyarankan pabrik taat aturan. Jika memang tidak ada kebun maka bermitralah dengan pekebun atau kelompok tani yang ada disekitar dan dibuktikan dengan surat kesepakatan atau perjanjian. Jika tidak juga maka sanksi akan diterapkan,” tegasnya.

Yaswardi

Tinggalkan Balasan