Salingka Media – Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tantangan krusial bagi setiap pemerintah daerah. Di Mandailing Natal (Madina), Bupati H. Saipullah Nasution menegaskan bahwa kunci utama untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, yang mayoritas berasal dari sektor pajak, adalah dengan menerapkan sistem pemungutan yang sederhana dan efisien. Optimalisasi pajak daerah ini diharapkan dapat menjadi penopang utama pembangunan di Madina.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Bupati Saipullah Nasution dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Mandailing Natal untuk periode tahun 2026 hingga 2030. Acara penting ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada hari Senin, 20 Oktober 2025.
Bupati Saipullah menggarisbawahi perlunya penyempurnaan penerimaan dengan sistem yang tidak hanya mempermudah pemerintah dalam mengelola, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Menurutnya, implementasi ETPD adalah langkah transformatif dalam pengelolaan keuangan daerah yang sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Optimalisasi penerimaan melalui sistem pemungutan yang sederhana dan efisien sangat diperlukan. Sistem ini harus memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, ETPD pada dasarnya adalah upaya untuk memindahkan seluruh transaksi pendapatan dan belanja daerah dari pola tunai menjadi non-tunai atau berbasis digital. Langkah ini merupakan bagian penting dalam agenda transformasi digital Madina.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Madina, Ahmad Yasir Lubis, turut menyampaikan bahwa penerapan ETPD memberikan manfaat ganda. Selain memudahkan pemerintah dalam proses pengumpulan, sistem ini sangat membantu masyarakat, terutama yang berdomisili jauh dari pusat pembayaran di Panyabungan.
“ETPD bertujuan mengurangi potensi kecurangan dalam pembayaran pajak secara signifikan, membuat proses lebih sistematis, terkoordinir, dan tertata secara manajerial,” jelas Yasir.
Sementara itu, perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Sibolga, Saddam Husein, menegaskan komitmen BI untuk terus mendorong perluasan penggunaan kanal pembayaran digital. Saddam menyarankan agar pemerintah Madina memperluas implementasi pembayaran non-tunai ke sektor-sektor yang belum tersentuh sepenuhnya, seperti retribusi di destinasi wisata, area parkir, hingga layanan kebersihan.
Saddam memberikan contoh nyata dampak positif penerapan pembayaran non-tunai. Di Medan, sektor retribusi parkir yang pada tahun 2023 belum sepenuhnya menerapkan sistem non-tunai hanya mencatatkan penghasilan sekitar Rp3 miliar. Namun, setelah beralih ke non-tunai, penerimaan melonjak drastis hingga mencapai Rp40 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Contoh ini menunjukkan potensi besar dari optimalisasi pajak melalui sistem pembayaran digital.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, perwakilan Bank Indonesia Sibolga, konsultan pendampingan dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Madina. Seluruh pihak sepakat bahwa akselerasi ETPD adalah fondasi penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu mendongkrak PAD secara signifikan. Melalui sistem yang sederhana dan efisien, Mandailing Natal optimis dapat mewujudkan target pembangunan yang lebih baik.
