Salingka Media – Sambangi DPRD Pasaman Barat, Presidium Nasional Gema Petani diterima langsung Ketua DPRD. Gema Petani (Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia) merupakan organisasi mahasiswa yang concern pada perjuangan kaum tani dalam mewujudkan Reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Yoggy E. Sikumbang yang merupakan Presidium DPP Gema Petani hari ini (20/5) mendatangi gedung rakyat tersebut. Ternyata kunjungan dan audiensi tersebut berkaitan dengan konflik agraria yang tinggi di Pasaman Barat.
“Gema Petani sudah menyurati kantor DPRD Pasaman Barat untuk beraudiensi terkait konflik agraria di Pasaman Barat, dan pihak DPRD Pasaman Barat menyambut niat baik kita ini, kami beraudiensi langsung dengan Ketua DPRD,” kata Yoggy.
Menurut Yoggy, konflik agraria semakin meningkat semenjak 1990. Konflik agraria menurut data dari Serikat Petani Indonesia sebanyak 30 kasus dengan melibatkan 8.002 KK Dengan total luas tanah 22.437 hektar. Dalam hal ini diperlukan peran aktif semua ini terkait dalam mempertahankan eksistensi masyarakat adat dan ikut terlibat dalam upaya penyelesaian konflik agraria.
“Sebanyak 73.735 KK Pasbar sebagai warga miskin dengan total penduduk 436.298 jiwa, tentu ini merupakan angka yang mengerikan,” katanya.
Menurut Yoggy, secara sosio ekonomi, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bisa menjadi jawaban dalam menyelesaikan konflik agraria, sebab program TORA yang di tawarkan oleh SPI salah satu wujud upaya mensejahterakan petani.
“Kemudian Diperlukan dukungan atas teknologi terapan guna meningkatkan added value komoditi yang dimiliki petani. Secara sosio politik Rakyat dan pemerintah mesti dalam satu kesatuan untuk membangun kedaulatan nagari menuju kedaulatan negara,” tambah Yoggy.
Disisi lain, Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto membenarkan apa yang disampaikan Yoggy bahwa di kabupaten Pasaman Barat menjadi kabupaten yang tinggi akan konflik agraria terutama sengketa lahan.
“Betul sekali angka konflik agraria di pasaman barat lumayan tinggi dengan banyak nya surat masuk ke DPRD Pasaman barat terkait sengketa lahan,” ujar Erianto.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen akan berusaha terus mengawal dan mengawasi dengan maksimal sesuai kewenangan DPRD dalam penyelesaian konflik agraria di Pasaman Barat.
“Namun kita akan terus mengawasi dan bekerja keras sesuai kewenangan kita sebagai DPRD dalam menyelesaikan konflik agraria yang ada di kabupaten Pasaman Barat ini,” tutupnya. Hms