Salingka Media – Jakarta, 1 Mei 2024 – Presiden Joko Widodo menyatakan penurunan signifikan praktik mafia tanah di Indonesia dalam satu dekade terakhir berkat upaya pemerintah dalam memperluas distribusi sertifikat kepemilikan lahan kepada masyarakat.
“Dari laporan Menteri ATR/Kepala BPN tadi, meskipun masih ada keberadaan mafia tanah, namun sudah terjadi penurunan yang signifikan karena mayoritas masyarakat telah memiliki sertifikat,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi persnya hari Selasa (30/4/24).
Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sebanyak 80 juta dari total 126 juta lahan di Indonesia belum memiliki sertifikat kepemilikan.
Presiden Jokowi menekankan bahwa ketiadaan sertifikat tanah telah menjadi pemicu utama konflik lahan yang melanda berbagai daerah di Indonesia.
“Dalam sepuluh tahun kepemimpinan saya, setiap kunjungan ke daerah, desa, atau kampung, masalah sengketa tanah selalu muncul karena banyak yang belum memiliki sertifikat,” tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan BPN dalam mencetak sertifikat, hanya sekitar 500 ribu per tahun, telah menjadi salah satu faktor utama ketidakberesan ini.
“Setelah mengecek di BPN, dari 126 juta lahan yang seharusnya memiliki sertifikat, baru 46 juta yang tercatat. Ini berarti masih ada 80 juta lahan yang belum terdaftar,” paparnya.
Namun, dengan adopsi teknologi digital oleh layanan BPN, proses pencetakan sertifikat menjadi lebih efisien, memungkinkan pemerintah untuk mengejar target penyelesaian 126 juta sertifikat paling lambat pada tahun 2025.
“Saya telah memerintahkan Menteri BPN untuk mencetak lebih dari 10 juta sertifikat dalam setahun dengan cara apa pun. Terlebih lagi, dengan adanya sertifikat elektronik, prosesnya menjadi lebih cepat,” jelas Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN telah berkomitmen untuk menyelesaikan proses distribusi sertifikat tanah pada tahun ini.
“Menteri telah menjamin bahwa tahun ini target 126 juta sertifikat akan tercapai, dan jika ada keterlambatan, itu akan segera dituntaskan tahun depan,” tutupnya.