Salingka Media – Suasana Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat (15/8/2025) mendadak tegang saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Dengan nada suara yang tegas dan berapi-api, Prabowo secara terbuka menyatakan perang terhadap masalah-masalah besar yang ia sebut menggerogoti negara: praktik tambang ilegal, mafia pangan, dan korupsi.
Pernyataan Prabowo yang paling mengguncang adalah ancamannya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ia bahkan tidak segan-segan menyebutkan bahwa praktik ini melibatkan tokoh-tokoh kuat, termasuk jenderal dari TNI maupun Polri.
“Saya beri peringatan, apakah ada orang besar, orang kuat, Jenderal dari manapun—Jenderal TNI, Jenderal Polisi, atau Mantan Jenderal—tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat!” tegas Prabowo di hadapan para anggota legislatif dan tamu negara.
Prabowo mengungkapkan data yang mengejutkan: 1.063 tambang ilegal beroperasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan yang ia terima dari aparat, kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan minimal mencapai Rp300 triliun. Angka kerugian yang fantastis ini menjadi landasan kuat bagi Prabowo untuk meminta dukungan penuh dari seluruh anggota MPR dan partai politik. Ia menegaskan bahwa penertiban ini adalah demi kepentingan rakyat Indonesia.
“Kami akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya diberi laporan dari aparat: 1.063 tambang ilegal, kerugian negara minimal Rp300 triliun. Saya minta dukungan seluruh MPR, partai politik. Ini demi rakyat kita,” ujarnya.
Sindiran Tajam untuk “Serakahnomics” dan Korupsi
Tidak hanya fokus pada tambang ilegal, Prabowo juga menyoroti ironi di sektor pangan. Ia menyebutnya sebagai “Serakahnomics,” istilah yang ia ciptakan untuk menggambarkan permainan manipulasi yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng meskipun Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut Prabowo, fenomena ini adalah satu dari banyak distorsi ekonomi yang mengorbankan rakyat demi keuntungan segelintir pihak.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menyentil isu korupsi yang mengakar dalam birokrasi. Ia mengaku telah menyaksikan langsung budaya korup di setiap eselon, baik di BUMN maupun BUMD.
“Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di BUMN, ada di BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” katanya, seraya menatap serius ke arah anggota dewan.
Di akhir pidatonya, Prabowo menggarisbawahi bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan menjadi korup. Ia pun mengingatkan pelajaran sejarah bahwa korupsi absolut hanya bisa tumbuh di kekuasaan absolut, dan ini adalah penyakit besar bangsa yang harus dilawan.
Sebagai penutup, Prabowo juga secara khusus mengingatkan para politisi dari partainya sendiri. “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan semua partai, termasuk Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat jadi justice collaborator. Lapor saja. Kalaupun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya, mengakhiri pidatonya yang penuh peringatan keras.
