Salingka Media – Politik praktis di Indonesia merupakan fenomena yang kerap kali mencuat, terutama menjelang pemilu. Politik praktis sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan politik yang berorientasi pada perebutan atau pertahanan kekuasaan, dan seringkali melibatkan cara-cara praktis seperti lobi, penggalangan dukungan, dan kampanye yang langsung menyasar masyarakat. Fenomena ini sering kali melibatkan partai politik, aktor politik, dan juga masyarakat. Dalam konteks Indonesia, politik praktis ini tidak hanya muncul dalam konteks perebutan kekuasaan tetapi juga dalam bentuk pengaruh terhadap kebijakan publik.
1. Pengertian dan Sejarah Politik Praktis di Indonesia
Secara umum, politik praktis merujuk pada upaya dan strategi yang dilakukan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Menurut KBBI, politik praktis adalah kegiatan politik yang dilakukan untuk meraih kepentingan praktis dan bukan pada tataran ideologis atau teoretis. Di Indonesia, politik praktis mulai berkembang sejak masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, di mana partai politik mulai menunjukkan perannya dalam membentuk kebijakan pemerintah.
Namun, pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, politik praktis cenderung dibatasi dan dikontrol oleh pemerintah. Setelah reformasi tahun 1998, kebebasan politik meningkat drastis sehingga memungkinkan partai politik dan aktor politik berperan aktif dalam demokrasi. Reformasi ini juga membuka jalan bagi lebih banyak partai politik untuk bersaing dalam Pemilu, dan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih serta menyuarakan aspirasi politiknya.
2. Bentuk Politik Praktis di Indonesia
Di Indonesia, bentuk politik praktis bisa dilihat dari beberapa kegiatan berikut:
- Kampanye dan Sosialisasi Politik: Kampanye politik yang sering dilaksanakan menjelang pemilu merupakan salah satu contoh utama dari politik praktis. Kampanye ini dapat berbentuk iklan, kunjungan langsung ke masyarakat, atau melalui media sosial.
-
Lobi dan Negosiasi: Politisi sering melakukan lobi kepada pemangku kepentingan tertentu untuk mendapatkan dukungan atau konsesi politik.
-
Mobilisasi Massa: Mobilisasi massa merupakan salah satu cara bagi aktor politik untuk menunjukkan kekuatan mereka di masyarakat. Dalam beberapa kasus, ini bisa berwujud dalam bentuk unjuk rasa atau gerakan yang mengadvokasi suatu isu tertentu.
-
Money Politics: Salah satu tantangan terbesar dalam politik praktis adalah fenomena politik uang. Praktik ini sering kali melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan.
3. Dampak Politik Praktis terhadap Demokrasi di Indonesia
Politik praktis memiliki dampak yang beragam bagi demokrasi di Indonesia, baik secara positif maupun negatif.
- Dampak Positif: Politik praktis memungkinkan partai politik untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami aspirasi mereka. Selain itu, kegiatan politik praktis bisa memberikan informasi yang lebih banyak kepada pemilih sehingga mereka dapat membuat pilihan yang lebih tepat.
-
Dampak Negatif: Fenomena politik uang dan kampanye hitam merupakan sisi gelap dari politik praktis. Ketika politik uang merajalela, kualitas demokrasi akan terganggu karena pemilih cenderung memilih berdasarkan insentif finansial alih-alih kebijakan atau visi calon. Selain itu, kampanye hitam yang menyebarkan hoaks dapat memicu polarisasi dan konflik sosial.
4. Tantangan Politik Praktis di Indonesia
Tantangan terbesar politik praktis di Indonesia adalah minimnya edukasi politik bagi masyarakat serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang tidak etis. Pendidikan politik yang rendah membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi politik, termasuk politik uang dan kampanye negatif. Selain itu, minimnya penegakan hukum terhadap kasus politik uang dan kampanye hitam menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga integritas demokrasi.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat, untuk memperkuat budaya politik yang sehat dan mendidik masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan insentif jangka pendek. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil.
Kesimpulan
Politik praktis di Indonesia merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Meskipun memiliki beberapa dampak positif, politik praktis sering kali diwarnai oleh politik uang dan kampanye negatif yang mengancam kualitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik dan penegakan hukum yang tegas agar politik praktis di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.
Sumber Referensi:
1. Hermawan, A. (2019). Politik Praktis di Era Reformasi: Implikasi dan Tantangannya. Jakarta: Penerbit Indonesia.
2. Ramadhan, F. (2021). “Dampak Politik Praktis terhadap Demokrasi di Indonesia.” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, vol. 12, no. 1, pp. 34-47.
3. Sukardi, R., & Wibowo, T. (2020). Pendidikan Politik untuk Demokrasi Sehat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.