Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, akhirnya angkat bicara terkait gejolak yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gejolak ini dipicu oleh kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang merupakan kader partai Gerindra, khususnya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Menurut Sugiono, Bupati Pati Sudewo telah diperintahkan untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak menambah beban.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujar Sugiono dalam keterangannya.
Pernyataan Sugiono ini sejalan dengan pesan yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, kepada seluruh kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah. Prabowo menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat kecil dalam setiap pengambilan keputusan. Gerindra, tegas Sugiono, adalah partai yang lahir dari perjuangan rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus memperhitungkan dampaknya bagi mereka yang paling rentan.
“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil,” kata Sugiono.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai bahwa tuntutan masyarakat Pati, termasuk permintaan agar Bupati Pati Sudewo mundur, sangatlah masuk akal. Menurutnya, respons yang diberikan Sudewo selama ini terkesan kurang peka terhadap kondisi warga, bahkan ada dugaan sikap arogan yang memicu kemarahan publik.
“Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati,” tutur Herman.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen sangat membebani masyarakat. Ia menyebutkan, tuntutan warga merupakan bentuk protes karena merasa tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Sudewo sebagai kepala daerah seharusnya mengajak masyarakat berdiskusi sebelum memutuskan kenaikan pajak yang signifikan.
“Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal,” tutup Herman saat menjadi pembicara dalam Obrolan Newsroom Kompas.com.
